Page 581 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 581
Judul Menaker: Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Harus Didaftarkan BPJS
Ketenagakerjaan
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Program BPJamsostek Untuk TKBM
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/05/11/menaker-pekerja-
bongkar-muat-di-pelabuhan-harus-didaftarkan-bpjs-ketenagakerjaan
Jurnalis Larasati Dyah Utami
Tanggal 2021-05-11 10:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena ini adalah salah satu jenis pekerjaan
yang berisiko cukup tinggi. Karena risiko cukup tinggi, saya kira Negara perlu hadir memastikan
perlindungan kepada bapak/ibu semua
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah berharap ada investasi baru yang
menyerap tenaga kerja, tapi pemerintah juga melakukan perlindungan kepada mereka yang
sudah bekerja
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini bukti bahwa pemerintah sangat concern
dalam memberikan pelindungan kepada pekerjanya
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Jadi benefit ini manaka terjadi
kecelakaan kerja pada bapak/bu, manfaatnya juga akan dirasakan oleh keluarga
Ringkasan
Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) perlu diikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial
ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat
melakukan Sosialisasi Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung
Priok, Jakarta Utara, hari Senin (10/5/2021). Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan mencatat terdapat
2.325 TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok yang telah menjadi peserta Program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM). Sebagian di antaranya juga
mendaftar sebagai peserta progra Jaminan Hari Tua (JHT).
MENAKER: PEKERJA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN HARUS DIDAFTARKAN BPJS
KETENAGAKERJAAN
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA - Tenaga Kerja Bongkar Muat
(TKBM) perlu diikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
580
