Page 582 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

Hal ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat melakukan Sosialisasi
Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hari
Senin (10/5/2021).

Menurutnya, TKBM bekerja pada salah satu profesi dengan risiko cukup tinggi, sehingga
pelindungan jaminan sosial mutlak harus diberikan.

Ia meminta perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) untuk
mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Karena ini adalah salah satu jenis pekerjaan yang berisiko cukup tinggi. Karena risiko cukup
tinggi, saya kira Negara perlu hadir memastikan perlindungan kepada bapak/ibu semua," kata
Menaker Ida dalam keterangannya.

Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan pada Mei 2021, jumlah TKBM Pelabuhan Tanjung priok
sebanyak 2.325 orang dan seluruhnya telah menjadi peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM).

Selain itu, sebagian pekerja juga mendaftar sebagai peserta program Jaminan Hari Tua (JHT).

Ida menjelaskan untuk memberikan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal,
Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
berikut aturan turunannya.

Menaker menyebut pemerintah menghadirkan UU Cipta Kerja tidak hanya untuk meningkatkan
investasi guna menciptakan lapangan kerja, namun juga untuk memperkuat sistem jaminan
sosial ketenagakerjaan yang sudah ada.
"Pemerintah berharap ada investasi baru yang menyerap tenaga kerja, tapi pemerintah juga
melakukan perlindungan kepada mereka yang sudah bekerja," sebut Menaker Ida.

Penguatan pelindungan sosial tersebut diwujudkan salah satunya dengan diluncurkannya
program jaminan sosial baru, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

JKP diperuntukan bagi pekerja peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang ter-PHK. Nantinya,
mereka akan mendapatkan manfaat berupa cash benefit, pelatihan kerja, hingga informasi pasar
kerja.

"Ini bukti bahwa pemerintah sangat concern dalam memberikan pelindungan kepada
pekerjanya," ujarnya.

Direktur Utama BPJS ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, TKBM bekerja pada
jenis pekerjaan dengan risiko cukup tinggi.

Diharapkan, TKBM mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Anggoro menjelaskan, berbagai program yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak
hanya untuk membantu pekerja/buruh manakala mengalami kecelakaan kerja, namun juga
memberi pelindungan kepada keluarganya.

"Jadi benefit ini manaka terjadi kecelakaan kerja pada bapak/bu, manfaatnya juga akan
dirasakan oleh keluarga," ujarnya.

581