Page 592 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 592
"Itulah sesungguhnya tujuan omnibus law. Tadinya TKA yang masuk ke Indonesia harus
mendapatkan izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, sehingga TKA tidak mungkin bisa masuk ke
Indonesia kalau belum mendapat surat izin tertulis," jelas Said Iqbal.
Saat ini para TKA yang masuk ke Indonesia cukup memegang surat dari perusahaan pengguna
yang melaporkan rencana kedatangan mereka. Hal itu, kata dia, sudah tertuang pada aturan
omnibus law TKA.
"Jutaan buruh dilarang mudik bahkan disekat di perbatasan kota seperti warga kelas dua, tetapi
TKA disambut sebagai warga kelas satu dengan alasan kebutuhan industri strategis," ungkapnya.
Menurut Said Iqbal, TKA China dan India yang masuk ke Indonesia adalah buruh kasar yang
bekerja di industri-industri konstruksi, perdagangan, baja, tekstil, pertambangan nikel, dan
industri-industri lain, yang semestinya bisa merekrut buruh lokal Indonesia. Dia pun mengaku
heran dengan pihak yang selalu membantah dan membela keberadaan para TKA China tersebut.
Padahal mereka adalah para pejabat bukan perusahaan pengguna TKA tersebut.
Selain itu, kata dia, pemerintah tidak pernah menjelaskan di perusahaan mana saja para TKA
tersebut bekerja. Karena itu, KSPI dan buruh Indonesia menuntut pemerintah agar berhenti
mendatangkan TKA China dan negara lainnya ke Indonesia, terutama di masa pandemi, dengan
alasan apa pun.
"Janganlah hukum tajam ke buruh Indonesia tetapi tumpul ke TKA China. Batalkan omnibus law
UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, khususnya pasal tentang TKA dikembalikan bunyinya
menjadi, 'Setiap TKA yang datang ke Indonesia wajib mendapatkan izin tertulis dari Menteri
Tenaga Kerja'," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta agar publik melihat lebih objektif
terkait kedatangan TKA ke Indonesia pada momen mudik Lebaran 2021. "Kita perlu melihat
masalah tenaga kerja asing (TKA) secara lebih objektif tidak hanya terbatas pada isu momen
mudik Lebaran saat ini," kata Ida kepada merdeka.com, Minggu (9/4).
Dia pun mengklaim keberadaan TKA sejalan dengan arus investasi asing, sehingga dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.
"Salah satunya melalui agenda proyek strategis nasional (PSN)," bebernya.
Ida pun menyakini jumlah TKA yang ada dalam satu perusahaan tidak akan melebihi pekerja
Indonesia atau lokal. Sebab pemerintah dalam memberikan izin menggunakan TKA tetap
memperhatikan penggunaan tenaga kerja lokal.
"Data menunjukkan rata-rata penggunaan TKA selama lima tahun terakhir (2016-2020)
mencapai 93 ribu orang. Jika dilihat jumlahnya sangat jauh dibandingkan angkatan kerja kita
yang bekerja, di mana data BPS terbaru per Februari 2021 mencapai 131 juta orang," bebernya.
Lebih dari itu, kata Ida, pengendalian TKA juga dilakukan melalui pos-pos jabatan yang dapat
mereka isi. Dia mengatakan data menunjukkan bahwa jabatan TKA yang masuk ke Indonesia
sebanyak 65 persen berada di jabatan manajer dan profesional.
"Pemerintah juga mewajibkan adanya transfer teknologi dan keahlian (knowledge) dari TKA ke
tenaga kerja lokal sehingga ke depan kita memiliki stok angkatan kerja yang lebih kompeten
untuk mampu mengisi demand tenaga kerja dari investasi PMA yang menggunakan teknologi-
teknologi baru," bebernya.
[yan].
591
