Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

INI BIANG KELADI BURUH ANCAM BOIKOT PRODUK INDOMARET

Produk PT Indomarco Prismatama (Indomaret) terancam diboikot buruh. Hal ini dipicu oleh
anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Anwar Bessy yang dijadikan sebagai
tersangka karena menuntut Tunjangan Hari Raya (THR) 2020.

Kasus ini bermula saat Anwar Bessy menuntut THR 2020 yang tidak dibayar penuh. Presiden
FSPMI Riden Hatam Aziz mengatakan akan memboikot produk Indomaret jika anggotanya itu
tidak dibebaskan dari tuntutan pidana.

"Kalau nanti manajemen Indomarco tidak merespons tuntutan kami, maka kami akan
instruksikan untuk boikot seluruh produk-produk Indomaret di seluruh Indonesia dan saya akan
instruksikan untuk melakukan aksi unjuk rasa di seluruh kantor pusat/cabang Indomaret di
seluruh Indonesia," katanya dalam konferensi pers virtual, Minggu (16/5/2021) kemarin.

Indomaret disebut menuntut Anwar Bessy karena telah merusak gypsum kantor saat unjuk rasa
bersama ratusan buruh lainnya untuk memperjuangkan THR 2020. Riden mengaku heran kasus
yang dinilai 'sepele' itu dibawa ke pengadilan saat buruh menuntut THR yang menjadi haknya.

"Dia emosional, spontan menggerakkan tangannya, membentur gypsum kantor sampai bolong
kurang lebih 20-25 cm. Dengan kejadian itu Anwar Bessy langsung diproses pidana dan sekarang
sudah masuk ke pengadilan di Jakarta Utara dan sidangnya dua kali, besok 18 Mei itu sidang
yang ketiga," bebernya.

"Informasi terakhir gypsum yang bolong tadi adalah ruang kantor, sekarang dibongkar artinya
ruangan itu sudah tidak dipakai lagi oleh manajemen. Artinya ruangan itu sebetulnya kalau pun
saudara Anwar Bessy tidak emosi, itu memang mau dirobohkan," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden KSPI Said Iqbal mempertanyakan peran Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) dalam kasus ini. Pasalnya, sampai saat ini Indomaret disebut belum
melunasi THR 2020 yang dibayar 50%.

"Menuntut THR malah terancam dihukum penjara karena Indomarco yang aneh menyatakan
tidak mampu membayar THR 2020 sebesar 50% saja, sampai hari ini tidak dilunasi kok malah
mengajukan tuntutan ancaman pidana penjara. Mana peran Menteri Tenaga Kerja? Kalau cuma
gypsum saja kan bisa didamaikan," tambahnya.

5