Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

DANA THR CAPAI RP 151,2 T, AIRLANGGA HARAP DAYA BELI MASYARAKAT NAIK

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pencairan THR akan dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi hingga 1%. Sebab menurut, Airlangga dana THR dari semua sektor
tenaga kerja nilainya sekitar Rp 151,2 triliun atau 2% dari total konsumsi rumah tangga.

"Sehingga peredaran uang di masyarakat akan meningkat. Hal ini diharapkan dapat mendorong
konsumsi dan daya beli masyarakat di bulan Ramadhan dan Idul Fitri," kata Airlangga dalam
keterangan yang diterima detikcom, Minggu (16/5/2021).

Meningkatnya konsumsi selama Ramadhan dan Idul Fitri juga dinilai baik bagi ekonomi
Indonesia. Airlangga menuturkan momentum peningkatan konsumsi rumah tangga selama
Ramadhan dan Idul Fitri merupakan salah satu faktor pengungkit pertumbuhan pada Q2-2021
yang berpengaruh signifikan, namun bukanlah satu-satunya faktor pengungkit yang ada.

"Dengan kontribusi yang besar (sekitar 57% dari PDB) dan belajar dari pengalaman tahun-tahun
sebelumnya, momen Ramadhan dan Idul Fitri selalu menjadi puncak kenaikan konsumsi rumah
tangga," ungkap Airlangga.

Oleh karena itu, Airlangga mengimbau pengusaha untuk segera membayarkan THR kepada
karyawannya paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Apabila ditemukan pengusaha
yang terlambat membayar THR akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 5% dari total THR
yang harus dibayar.

"Sementara apabila terdapat pengusaha yang tidak membayar THR akan dikenai sanksi
administratif mulai dari teguran tertulis hingga yang paling berat adalah pembekuan kegiatan
usaha. Sanksi tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR
kepada pekerjanya," imbuh Airlangga.

Di sisi lain, apabila terdapat pengusaha yang kegiatan usahanya masih terdampak COVID-19
dan membuat pihaknya tidak mampu membayar THR sesuai dengan waktu yang ditentukan,
pengusaha harus melakukan dialog bipartit dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan secara
kekeluargaan.

Pengusaha tersebut juga harus menyampaikan laporan keuangan internal perusahaan 2 tahun
terakhir secara transparan. Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja harus dibuat dalam
bentuk perjanjian tertulis dan harus dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/kota
paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Selain itu, untuk mendorong pemenuhan hak pekerja serta mengawasi pelaksanaan pembayaran
THR, Airlangga mengungkapkan pemerintah telah membuat Posko THR yang tersebar di seluruh
provinsi serta Posko THR online yang dapat diakses melalui website poskothr.kemnaker.go.id.

"Pekerja dapat membuat pengaduan apabila menemukan pelanggaran dalam pelaksanaan
ketentuan terkait THR. Aduan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh pengawas
ketenagakerjaan," tandas Airlangga.

9