Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 8

Demikian dikatakan oleh Presiden KSPI Said Iqbal. Hal itu dinilai dari banyaknya Tenaga Kerja
              Asing  (TKA)  China  yang  kembali  ke  Indonesia  saat  Lebaran,  di  tengah  warga  lokal  dilarang
              mudik.

              "Kegarangan hanya nampak di perbatasan-perbatasan kota dalam penyekatan-penyekatan pada
              rakyat Indonesia. Tajam kepada rakyat sendiri buruh-buruh Indonesia, tumpul kepada bangsa
              asing TKA China. Di mana hukum?," katanya dalam konferensi pers virtual, Minggu (16/5/2021).

              Said  pun  menyinggung Menko,  Menaker,  hingga  Dirjen  Imigrasi  dan  Satgas  COVID-19  yang
              dianggap diam seribu bahasa saat tenaga kerja asing asal China datang ke Indonesia.

              "Ke mana mereka semua? Lenyap ditiup angin, kegarangannya tidak muncul ketika TKA diberi
              karpet merah dengan pesawat carter. Para pemudik menggunakan motor, bayar bensin sendiri,
              makan sendiri dihalau, dihina oleh bangsanya sendiri. Walaupun kita setuju penyekatan itu untuk
              mencegah pandemi, yang kami tidak setuju rasa keadilan itu tidak ada," tegasnya.

              Mudahnya  TKA  China  masuk  ke  Indonesia  dinilai  sebagai  bukti  tujuan  dari  diterbitkannya
              Omnibus Law UU Cipta Kerja, di mana TKA yang masuk ke Indonesia tidak perlu menunggu surat
              izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, tetapi cukup si perusahaan pengguna TKA melaporkan
              rencana kedatangan TKA tersebut (RPTKA).

              Said pun mengaku heran, yang selalu membantah dan membela keberadaan para tenaga kerja
              asing asal China tersebut adalah para pejabat Republik Indonesia, bukan perusahaan pengguna
              TKA tersebut. Selain itu juga tidak pernah dijelaskan, di perusahaan mana saja para TKA tersebut
              bekerja.

              "Sebut dong perusahaan mana, pabrik mana, kan kita bisa sama-sama periksa ke pabrik itu. Ayo
              dong perusahaan pengguna TKA-nya ngomong, jangan menteri yang ngomong, kepentingan
              apa itu menteri-menteri ngomong dan menterinya itu itu aja. Ada apa ini?," tanyanya.








































                                                            7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13