Page 601 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 601
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan di tengah
pelarangan mudik yang mengakibatkan puluhan juta buruh tidak bisa pulang ke kampung
halamannya masing-masing, rasa keadilan dan kebangsaan kaum buruh terciderai dengan
maraknya TKA China dan India bisa masuk ke Indonesia bak melenggang kangkung, bahkan
dengan mencarter pesawat.
KSPI: THR, MUDIK, DAN TKA MERUGIKAN BURUH
JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan di
tengah pelarangan mudik yang mengakibatkan puluhan juta buruh tidak bisa pulang ke kampung
halamannya masing-masing, rasa keadilan dan kebangsaan kaum buruh terciderai dengan
maraknya TKA China dan India bisa masuk ke Indonesia bak melenggang kangkung, bahkan
dengan mencarter pesawat.
"Ibaratnya buruh dikasih jalan tanah yang becek, tetapi TKA diberi karpet merah dengan
penyambutan yang gegap gempita atas nama industri strategis," ujar Said Iqbal, kepada
wartawan, Selasa (11/5/2021).
Situasi ini, lanjut Said Iqbal, diperparah dengan pembayaran THR yang jauh panggang dari api.
Menurutnya pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah hanya sekedar lip services.
Sementara sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang tidak membayar THR sesuai
ketentuan sejauh ini hanya retorika dari Menteri.
Bagi buruh, Said Iqbal mengatakan datangnya TKA China dan India dengan menggunakan
pesawat carteran di tengah pandemi adalah sebuah ironi yang menyakitkan dan menciderai rasa
keadilan.
Apalagi hal ini terjadi di saat jutaan pemudik yang menggunakan motor --bisa dipastikan mereka
adalah buruh -- dihadang di perbatasan-perbatasan kota.
"Padahal buruh yang mudik tidak mencarter pesawat, tetapi membeli sendiri bensin motor dan
makannya, di saat sebagian dari mereka uang THR-nya tidak dibayar penuh oleh pengusaha,"
tegasnya.
Kedatangan TKA dari China dan India tersebut menegaskan fakta, bahwa omnibus law UU Cipta
Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan bahwa pemerintah ingin memudahkan masuknya TKA
China yang mengancam lapangan pekerjaan pekerja lokal.
Padahal saat ini, rakyat Indonesia justru lebih membutuhkan pekerjaan, karena banyak yang
ter-PHK akibat pandemi.
"Itulah sesungguhnya tujuan omnibus law. Tadinya TKA yang masuk ke Indonesia harus
mendapatkan izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, sehingga TKA tidak mungkin bisa masuk ke
Indonesia kalau belum mendapat surat izin tertulis," ujar Said Iqbal .
"Fakta hari ini menjelaskan, berdasarkan omnibus law TKA yang masuk ke Indonesia tidak perlu
menunggu memegang surat izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, tetapi cukup si perusahaan
pengguna TKA melaporkan rencana kedatangan TKA tersebut (RPTKA)," imbuhnya.
Akibatnya, jutaan buruh dilarang mudik bahkan disekat di perbatasan kota seperti warga kelas
dua, tetapi TKA disambut sebagai warga kelas satu dengan alasan kebutuhan industri strategis.
600
