Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

KSPI MINTA PEMERINTAH BERSIKAP TEGAS TERAPKAN SANKSI THR

Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengkritisi sikap
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak
mengikuti aturan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Ia menilai pernyataan Menaker, Ida Fauziyah, terkait pemberian sanksi hanya sekadar retorika
pejabat. Berdasarkan posko pengaduan THR yang dibentuk oleh KSPI, tercatat ada ratusan
perusahaan yang tidak membayar THR sesuai dengan surat edaran Menaker tentang THR pada
2021.

THR harus dibayar paling lambat H-7, dibayar penuh, tidak dicicil, dan jika ada permasalahan
maka harus dibayar H-1. Untuk kasus cicil THR, katanya, sejak Lebaran tahun lalu sampai saat
ini belum juga selesai.

Bahkan ada 14 perusahaan yang mencicil THR pada tahun lalu, kembali melakukannya pada
2021. Padahal, cicilan dari tahun lalu belum selesai dibayarkan.

"Tanya satu perusahaan saja yang sudah diberi sanksi. Sebut nama PT dan alamatnya di mana.
Saya bertaruh pasti mereka tidak bisa sebut. Itu namanya retorika pejabat, seolah dia sudah
menjalani aturan, seolah dia melindungi buruh, tidak ada," kata Said saat dihubungi
Liputan6.com ditulis Rabu, (13/5/2021).

Dia menuturkan, jika hanya memberikan teguran lewat surat, itu bisa dilakukan oleh siapa pun.
Sejauh ini, kata Said, juga tidak ada pencabutan izin usaha karena tidak membayar THR.

"Kalau teguran pakai surat, itu semua bisa, tukang becak juga bisa bikin surat. Sanksinya apa,
sebutkan satu saja. Sepanjang KSPI tahu, tidak ada yang dikenakan sanksi karena tidak bayar
THR sesuai ketentuan," lanjutnya.
Berdasarkan laporan yang diterima posko THR KSPI, ada berbagai macam pembayaran THR
yang tidak sesuai ketentuan pemerintah. Ada yang hanya membayar misalnya 30 dan 50 persen,
mencicil pembayaran beberapa kali sampai 2022, dan juga hanya memberikan bantuan dana Rp
50 ribu atau Rp 250 ribu.

"Yang tidak bayar penuh ini macam-macam, tergantung beraninya dia main mata dengan
petugas-petugas di lapangan," kata Said.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan ada
ratusan perusahaan yang tidak membayar THR sesuai dengan surat edaran Menteri
Ketenagakerjaan tentang Tunjangan Hari Raya (THR).

Bahkan berdasarkan laporan yang masuk di posko THR milik KSPI, ada perusahaan yang
memberikan THR dalam bentuk bantuan hanya sebesar Rp 50 ribu.

Berdasarkan surat edaran itu, THR pekerja harus dibayar paling lambat H-7 Lebaran, dibayar
penuh, tidak dicicil, dan bila ada permasalahan maka harus dibayar H-1.

"Jadi ada beberapa macam. Pertama tidak bayar 100 persen, masih mencicil pembayarannya
beberapa kali nanti mungkin sampai 2022, ada juga bantuan misalnya cuman Rp 50 ribu, Rp 250
ribu," kata Said Iqbal kepada pada Rabu, 12 Mei 2021.
Kendati Kemnaker juga telah menerima laporan soal ratusan perusahaan tersebut, kata Said,
sampai saat ini tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. Ia pun menilai pemerintah hanya
umbar janji untuk untuk menindak perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti surat edaran
tersebut.

64