Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

"Pertimbangan tersebut tak hanya berdasarkan keputusan pemerintah, tetapi juga
memperhatikan terbukanya akses masuk dari negara penempatan. Di samping itu, penempatan
PMI memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan negara tujuan penempatan dan otoritas
setempat, yang memperbolehkan masuknya tenaga kerja asing dengan menerapkan protokol
kesehatan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2021).

Terkait hal ini, Kemnaker turut berupaya memperkuat perlindungan bagi PMI dan pencegahan
penempatan PMI secara norprosedural. Hal ini mengingat laporan World Bank tahun 2017
memperkirakan ada 9 juta PMI di luar negeri, baik yang berangkat secara prosedural maupun
non prosedural.

Dalam hal ini, Kemnaker telah mengambil beberapa langkah meliputi penguatan kebijakan
melalui regulasi, penguatan tata kelola melalui penguatan kelembagaan dan penguatan Satgas
Pelindungan PMI.

Kemnaker juga melakukan penguatan kerja sama luar negeri, penguatan Atase Ketenagakerjaan,
penguatan sinergitas tugas dan tanggung jawab pemerintah di semua tingkatan, pengembangan
pusat layanan bagi CPMI/PMI dan anggota keluarganya, serta penguatan kerja sama antar
lembaga.

Ida pun menyampaikan pihaknya juga siap mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan
memperluas negara penempatan PMI dan memasifikasi pengisian jabatan di sektor-sektor
formal. Perluasan ini telah diwujudkan melalui penerbitan perubahan Kepdirjen Nomor
3/100/PK.02.02/I/2021 pada 7 Januari lalu, yang menetapkan 17 negara tujuan penempatan
PMI beserta sektor dan skema penempatannya.

Adapun negara penempatan yang ditetapkan, yaitu Hungaria, Hongkong, Irak, Kerajaan Arab
Saudi, Korea Selatan, Maladewa, Nigeria, Persatuan Emirat Arab, Polandia, Qatar, Rusia,
Singapura, Swedia, Swiss, Turki, Zambia, Zimbabwe.

"Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan siap memperluas penempatan
pekerja migran Indonesia (PMI) pada tahun ini di negara seperti Jepang dan kawasan Timur
Tengah," jelasnya.

Dalam hal ini Kemnaker juga telah menyiapkan berbagai agenda formal antara lain sebagai
berikut.

1. Pengembangan sistem market intelligence di negara-negara sasaran PMI 2. Perluasan negara-
negara penempatan PMI sektor formal, termasuk implementasi SSW 3. Pengembangan sistem
manajemen PMI berbasis daring yang terintegrasi dengan Sisnaker/SIAPkerja 4. Pembenahan
standar kompetensi PMI dan proses pelaksanaan 5. Peningkatan kompetensi CPMI melalui
pelatihan luring dan daring 6. Penguatan perlindungan hak-hak PMI

62