Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 60
Judul Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021
Nama Media kompas.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/05/16/200100726/pemerintah-
masih-terima-aduan-thr-hingga-20-mei-2021
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-16 20:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Setelah itu kita rekap dan kita
koordinasikan dengan Dinas Ketenagakerjaan dan instansi terkait untuk aduan yang belum
terselesaikan
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sanksi mulai dari teguran tertulis hingga
pembekuan kegiatan usaha
neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Dari data tersebut setelah diverifikasi dan
validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan
pengaduan, maka diperoleh data aduan sejumlah 977
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus membuka posko aduan pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR). Posko tersebut akan terus dibuka hingga tanggal 20 Mei 2021
mendatang. Sehingga nantinya pekerja yang akan melaporkan pembatalan THR dapat membuat
aduan melalui kanal yang telah disediakan
PEMERINTAH MASIH TERIMA ADUAN THR HINGGA 20 MEI 2021
JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus membuka posko aduan
pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Posko tersebut akan terus dibuka hingga tanggal 20
Mei 2021 mendatang. Sehingga nantinya pekerja yang akan melaporkan pembatalan THR dapat
membuat aduan melalui kanal yang telah disediakan "Setelah itu kita rekap dan kita
koordinasikan dengan Dinas Ketenagakerjaan dan instansi terkait untuk aduan yang belum
terselesaikan," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi saat
dihubungi Kontan.co.id, Minggu (16/5/2021).
Nantinya pelaku usaha yang kedapatan melanggar pembayaran THR dapat dikenakan sanksi.
Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
59
