Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 55

Judul               Kemenaker Masih Buka Posko Aduan THR Hingga 20 Mei 2021
                Nama Media          kompas.tv
                Newstrend           Posko THR 2021
                Halaman/URL         https://www.kompas.tv/article/174455/kemenaker-masih-buka-posko-
                                    aduan-thr-hingga-20-mei-2021
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-05-16 21:13:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Anwar  Sanusi  (Sekretaris  Jenderal  Kemenaker)  Setelah  itu  akan  kami  rekap  dan
              koordinasikan  dengan  Dinas  Ketenagakerjaan  dan  instansi  terkait  untuk  aduan  yang  belum
              terselesaikan

              neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sanksi mulai dari teguran tertulis hingga
              pembekuan kegiatan usaha



              Ringkasan

              Posko  aduan  pembayaran  tunjangan  hari  raya  (THR)  masih  dibuka  Kementerian
              Ketenagakerjaan (Kemenaker) hingga tanggal 20 Mei 2021 mendatang. Oleh karena itu, hingga
              batas waktu tersebut, pekerja tetap bisa melaporkan kasus pembatalan THR lewat kanal yang
              telah disediakan.



              KEMENAKER MASIH BUKA POSKO ADUAN THR HINGGA 20 MEI 2021
              Posko  aduan  pembayaran  tunjangan  hari  raya  (THR)  masih  dibuka  Kementerian
              Ketenagakerjaan (Kemenaker) hingga tanggal 20 Mei 2021 mendatang.

              Oleh karena itu, hingga batas waktu tersebut, pekerja tetap bisa melaporkan kasus pembatalan
              THR lewat kanal yang telah disediakan. "Setelah itu akan kami rekap dan koordinasikan dengan
              Dinas  Ketenagakerjaan  dan  instansi  terkait  untuk  aduan  yang  belum  terselesaikan,"  ujar
              Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi.

              Selanjutnya, pelaku usaha yang kedapatan melanggar kebijakan terkait pembayaran THR akan
              dikenakan sanksi, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

              "Sanksi  mulai  dari  teguran  tertulis  hingga  pembekuan  kegiatan  usaha,"  terang  Anwar,
              sebagaimana dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (16/5/2021).


                                                           54
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60