Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 51
BURUH KEBERATAN BIAYA VAKSINASI GOTONG ROYONG RP 879.000/ORANG
Pemerintah telah menetapkan biaya vaksinasi gotong royong sebesar Rp 879.140 per pekerja.
Jumlah itu berdasarkan hitungan dua kali suntik di mana harga pembelian vaksin sebesar Rp
321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar menilai harga
yang ditetapkan itu relatif mahal dibandingkan program vaksinasi yang seluruhnya dibiayai oleh
pemerintah.
"Harga vaksinasi gotong royong sebesar Rp 879.140,- per pekerja akan membebani pengusaha,
terlebih lagi bagi pengusaha yang memiliki banyak pekerja (pada sektor padat karya)," katanya
dalam keterangan tertulis yang dikutip detikcom, Minggu (16/5/2021).
Timboel memprediksi dengan harga sebesar itu, banyak perusahaan yang enggan melakukan
vaksinasi gotong royong. Hal itu dikarenakan banyak pengusaha yang terdampak COVID-19 dan
cash flow -nya belum pulih sepenuhnya.
"Saya menilai dengan harga yang mahal tersebut akan banyak perusahaan yang enggan untuk
mengadakan vaksinasi gotong royong sehingga percepatan pelaksanaan vaksinasi akan
terkendala. Memang vaksinasi gotong royong penting tetapi pengusaha akan lebih
memprioritaskan kepastian cash flow perusahaan untuk membeli bahan baku dan membayar
upah pekerja, dengan tetap berharap diberikannya vaksinasi program kepada para pekerja dan
keluarganya yang dibiayai pemerintah," tuturnya.
Timboel meminta pemerintah meninjau ulang biaya vaksinasi gotong royong yang telah
ditetapkan tersebut. Pemerintah diharapkan dapat menurunkan dan mendiskusikan lagi dengan
kalangan pengusaha agar harga satu dosis vaksin gotong royong bisa diturunkan.
"Biaya penyuntikan senilai Rp 117.910 per dosis (atau Rp 235.820 per pekerja untuk dua kali
suntik) hendaknya digratiskan, dan proses vaksinasi gotong royong dapat dilakukan di fasilitas
Kesehatan tempat pelaksanaan vaksinasi program," sarannya.
"Vaksinasi COVID-19 untuk seluruh rakyat Indonesia adalah tanggung jawab Pemerintah.
Dengan keterbatasan suplai vaksin dan alokasi APBN/APBD untuk membiayai vaksinasi, peran
serta pengusaha untuk membiayai vaksinasi gotong royong adalah baik namun pemerintah harus
juga mengukur kemampuan pengusaha untuk membiayainya," tambahnya.
50
