Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 49
kantor," kata Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy Endang Tirtana lewat
keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (16/5).
Kebijakan WFH telah berlaku sejak masa awal pandemi Covid-19 tahun lalu, tetapi untuk jumlah
pegawai yang diperbolehkan bekerja di kantor diatur berdasarkan kebijakan pemerintah daerah
masing-masing.
Untuk di DKI Jakarta, misalnya, yang menerapkan aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Mikro (PPKM), jumlah pegawai yang WFH sebanyak 50 persen dari total karyawan.
Namun, kebijakan itu kurang efektif mencegah terbentuknya klaster penyebaran Covid-19 di
perkantoran mengingat adanya lonjakan kasus positif di sejumlah kantor di Ibu Kota.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat pada periode 5-11 April 2021 ada 157 kasus positif
COVID-19 di 78 kantor. Jumlah itu bertambah jadi 425 kasus positif di 177 kantor pada 12-18
April 2021.
Terkait dengan situasi itu, Endang mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan adanya
penambahan kuota WFH setelah libur lebaran, karena ada kemungkinan banyak pegawai tidak
hanya diam di rumah selama libur lebaran.
"Jangan setelah kejadian baru kemudian ambil keputusan," ucap dia menegaskan.
Walaupun demikian, ia menyarankan jika ada perusahaan yang tidak dapat menerapkan WFH
sesuai ketentuan atau secara penuh, maka perlu ada ketentuan yang mewajibkan para pegawai
menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19.
"Jika tidak bisa WFH total sebaiknya ada kebijakan untuk setiap karyawan agar membawa bukti
swab antigen yang hasilnya satu hari sebelum masuk kerja," tutur Endang. (Ant/OL-7).
48
