Page 261 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 261
Judul DPR: Dialog Jadi Solusi Bila H-7 Belum Bayar THR
Nama Media indoposco.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://indoposco.id/dpr-dialog-jadi-solusi-bila-h-7-belum-bayar-thr/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-08 13:28:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) terkait mekanisme pembayaran
tunjangan hari raya (THR) merupakan turunan dari undang-undang (UU) Cipta Kerja. Pernyataan
tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo melalui
gawai, Sabtu (8/5/2021).
DPR: DIALOG JADI SOLUSI BILA H-7 BELUM BAYAR THR
- Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) terkait mekanisme pembayaran
tunjangan hari raya (THR) merupakan turunan dari undang-undang (UU) Cipta Kerja. Pernyataan
tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo melalui
gawai, Sabtu (8/5/2021).
Ia menuturkan, keterlambatan pembayaran THR, maka perusahaan akan dikenakan sanksi
denda sebesar 15 persen dari nilai THR yang harus dibayarkan. Dan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyerahkan SE tersebut kepada seluruh kepala daerah.
"Benar. Dalam SE diberikan kesempatan untuk melakukan kesepakatan dialog bipartit apabila
perusahaan tidak bisa membayar THR," katanya.
Menurut Rahmad, pandemi telah berpengaruh signifikan pada perekonomian industri. Yang
menyebabkan banyak industri yang gulung tikar..
"Bagaimana mau membayar THR? Sebagai besar perusahaan bahkan tidak sanggup membayar
gaji penuh. Maka dalam UU memberikan ruang untuk pengusaha dan pekerja melakukan
kesepakatan mengenai pembayaran THR,” terangnya.
Dia mendorong agar THR yang menjadi hak pekerja untuk dibayar oleh pengusaha. Kendati di
perjalanan ada kendala, maka kesepakatan dialog menjadi solusi yang terbaik dalam hubungan
industrial.
“Kami tetap mendorong apa yang jadi hak pekerja harus dibayar pengusaha. Kalau kemudian
nilai atau jumlah THR tidak sesuai, kami ingin celah dialog antara pengusaha dan pekerja menjadi
solusi,” ujarnya. (nas)
260
