Page 266 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

BURUH TOLAK THR DICICIL

JAKARTA - Meski pandemi masih melanda dan pemerintah menyatakan resesi, tidak seluruh
sektor usaha terdampak. Karena itu, buruh berharap pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
tunai dibayarkan sebelum Lebaran. Buruh meyakini, tetap ada perusahaan yang beroperasi
normal meski di tengah pandemi. Setidaknya itu dialami oleh Wahyu Aji Purwoko, di Salatiga,
Jawa Tengah. Kepada VOA dia mengaku, sejak awal COVID-19 melanda, perusahaan tempatnya
bekerja tidak terdampak.

"Soalnya kerjanya itu tetap sama, pandemi atau tidak. Tetap ada lemburan, tetap ada kerjaan,
temen-temen lemburnya juga sampai malam. Buruh baru juga tetap ada, maksudnya terus ada
lowongan," ujar Wahyu yang juga pengurus Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI),
dikutip dari voaindonesia.com.

Tahun ini, ujarnya, bahkan tidak banyak terdengar pemutusan hubungan kerja di pabrik-pabrik
di Jawa Tengah, seperti halnya di awal pandemi. Karena itulah, Wahyu berharap proses
pembayaran THR Lebaran tahun ini lebih lancar. Sayangnya, Menteri Tenaga Kerja justru
mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021. Kebijakan tentang
pemberian THR tahun 2021 bagi pekerja atau buruh ini dinilai berpotensi melanggar hak-hak
buruh. Ada kekhawatiran, banyak perusahaan memanfaatkan SE Menaker tersebut sebagai dalih
mengurangi hak-hak buruh di tegah pandemi COVID 19.

Namun di Jawa Tengah, kabar mengenai THR yang dicicil ini sudah mengemuka di sebagian
wilayah. Karena itulah, LBH Semarang dan sejumlah serikat buruh mendirikan posko khusus
untuk memantau persoalan ini hingga Lebaran nanti. Selain LBH Semarang, mereka yang terlibat
adalah Kasbi Jateng, FSPIP-Kasbi, Federasi Serbuk Indonesia, FSBPI, FSPRIN, SP PUBG, dan SP
Danamon Posko dibuka hingga 15 Mei 2021.

"Kami akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk," ujar Wahyu.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah sendiri sudah memperkirakan bahwa
20 persen dari total 1600-an perusahaan di wilayah itu akan mencicil THR kali ini. SE Menaker
membuka kesempatan itu, tetapi dengan syarat bahwa buruh menyetujuinya. Perusahaan
bahkan harus menunjukkan laporan keuangan sebagai salah satu syaratnya.

Tentu saja tidak semua buruh bisa menerima cicilan pembayaran THR. Ribuan buruh di PT Pan
Brothers, di Boyolali, Jawa Tengah misalnya, pada Rabu, 5 Mei 2021 melakukan aksi unjuk rasa
terkait hal ini. Dalam keterangan resmi tertanggal 6 Mei, perusahaan menyatakan terpaksa
mencicil THR karena arus kas yang terganggu. Direksi juga menyanggupi pembayaran THR
secara dicicil maksimal lima kali.

Demo serupa juga dilakukan ratusan buruh PT Eco Smart Garment Indonesia pada 6 Mei 2021.
Sementara di Brebes, Jawa Tengah, ratusan buruh PT Agung Pelita Industrindo (API) protes
karena THR yang diberikan perusahaan hanya Rp50 ribu. Dian Septi dari FSBPI (Federasi Serikat
Buruh Persatuan Indonesia) mencatat, sejumlah laporan yang masuk ke federasi terkait
pembayaran THR.

"Ada yang dicicil, ada yang tunai tetapi kurang dari satu bulan gaji, ada yang dicicil dan jika
diakumulasikan sama dengan satu uang gaji, ada yang tidak mendapatkan THR. Semuanya
totalnya 51,5 persen terkendala terkait THR dalam hal pembayarannya, dan yang sesuai
Permenaker 49,5 persen," kata Dian terkait data yang sudah masuk.

Dengan data itu, jumlah perusahaan yang bisa menunaikan pembayaran THR sesuai aturan yang
ada, belum mencapai 50 persen sampai sepekan sebelum Lebaran. Jika ditilik lebih dalam, kata
Dian, yang paling terdampak adalah sektor pekerja informal. Para pekerja rumah tangga
misalnya, ada yang menerima THR secara tunai tetapi besarannya kurang dari satu bulan gaji.
265