Page 269 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan jika penanganan laporan
tentang tunjangan hari raya (THR) sudah terselesaikan hingga 97 persen terhitung dari 20 April
hingga 5 Mei 2021. "Alhamdulillah kami sudah selesaikan 97 persen, tiga persen sedang proses.
Per 20 April hingga 5 Mei 2021, konsultasi THR ada 543 laporan dan pengaduan ada 739
laporan," ujar Ida Fauziyah di Jakarta, Jumat.

KEMNAKER SELESAIKAN 97 PERSEN LAPORAN YANG MASUK KE POSKO THR

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan jika penanganan
laporan tentang tunjangan hari raya (THR) sudah terselesaikan hingga 97 persen terhitung dari
20 April hingga 5 Mei 2021.
"Alhamdulillah kami sudah selesaikan 97 persen, tiga persen sedang proses. Per 20 April hingga
5 Mei 2021, konsultasi THR ada 543 laporan dan pengaduan ada 739 laporan," ujar Ida Fauziyah
di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan posko THR tidak hanya di Kementerian Ketenagakerjaan saja, tapi ada di 34
provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Selain itu layanan yang disediakan bukan hanya tatap
muka namun secara online atau lewat call center 1500 630.

"Jadi teman-teman buruh atau pengusaha yang ingin berkonsultasi menyampaikan pengaduan,
tidak hanya dilakukan di Kemnaker tapi bisa di seluruh provinsi," kata dia.

"Karena pandemi layanan bisa dilakukan melalui call center atau online. Memang ada layanan
tatap muka tapi teman-teman lebih suka layanan online atau call center," imbuhnya.

Mantan anggota DPR RI itu juga mengungkapkan jika karyawan atau buruh berhak mengetahui
kondisi keuangan. Hal tersebut untuk mengetahui apakah perusahaan menghalami kesulitan
finansial, terlebih di masa pandemi.

"Sebenarnya untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan sehat atau tidak maka bisa dibaca
dari laporan keuangan. Di situ bisa dilihat aset, modal, penjualan, keuntungan, biaya. Semua
yang ada di perusahaan berhak mengetahuinya, termasuk pekerja atau buruh," ujar dia.
Menurut dia, jika ada perusahaan yang kesulitan dalam membayar gaji atau THR. Maka
perusahaan harus menyampaikan laporan keuangan selama dua tahun ke belakang.

"Dari situ, kami minta dilakukan dialog secara bipartit, antara pengusaha dan pekerja dilakukan
secara kekeluargaan, secara terbuka. Dialog sosial itu kunci," jelas Ida.

Ida mengatakan, banyak persoalan-persoalan rumit bisa terselesaikan karena dilakukan dialog
secara kekeluargaan. Dialog sosial sangat efektif untuk mengatasi berbagai persoalan di
perusahaan.

"Pemerintah itu memberikan rambu-rambu, arahan tapi sesungguhnya akan sangat baik jika
dilakukan di internal perusahaan," katanya.
Untuk diketahui, Surat Edaran (SE) pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE
yang ditandatangani pada tanggal 12 April 2021 itu ditujukan kepada para gubernur di seluruh
Indonesia.

268