Page 274 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

"Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Cipta Kerja yang diharapkan menjadi stimulus
ekonomi. Dalam kondisi normal tanpa pandemi, harapannya regulasi ini mendorong
pertumbuhan ekonomi 5,7 persen sampai 6 persen melalui penciptaan lapangan kerja, dan
peningkatan volume ekspor," ujar dia dikutip Sabtu (8/5/2021).

Musdhalifah menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja idealnya disikapi positif oleh pelaku usaha dan
pekerja di Indonesia dan khususnya di sektor kelapa sawit karena meningkatkan daya saing
Indonesia dengan negara lain.

"Selain itu, UU Cipta Kerja akan meningkatkan keberterimaan produk sawit Indonesia di pasar
global dan memperkuat citra positif kelapa sawit berkelanjutan. Ini dapat berdampak naiknya
penerimaan negara dan memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat khususnya perusahaan dan
pekerja di sektor kelapa sawit Indonesia," jelas dia.

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang, menjelaskan
Undang-Undang Cipta Kerja merupakan terobosan hukum dalam rangka penciptaan lapangan
kerja yang seluas-luasnya, meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dan menciptakan
ekosistem ketenagakerjaan adaptif dalam upaya peningkatan kualitas perlindungan terhadap
pekerja.

"Pemerintah mendorong penciptaan lapangan kerja khususnya di sektor sawit yang banyak
menyerap tenaga kerja, dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat pada
umumnya," pinta Haiyani.

Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono, mengatakan industri sawit selama tiga tahun terakhir
menghadapi gempuran kampanye negatif yang berkaitan ketenagakerjaan. Kalau dulu,
kampanye negatif memakai isu orang hutan dan lingkungan tetapi sekarang beralih pekerja
perempuan dan anak.

Sekretaris Eksekutif Jejaring/Serikat Pekerja Buruh Sawit Indonesia Nursanna Marpaung
mengatakan organisasinya telah membangun kerjasama yang baik semenjak 2017 melalui
serangkaian kegiatan seperti pelatihan dan workshop bersama di beberapa wilayah dan riset
tentang pekerja perempuan bersama HUKATAN. Saat ini, jumlah anggota JAPBUSI mencapai 2
juta orang yang tersebar di Indonesia.

"Kami ingin dapat bekerja berdampingan dengan perusahaan supaya dunia tahu praktik
pekerjaan di perkebunan sawit telah berjalan baik," ujar Nursanna.

Di bidang Ketenagakerjaan, GAPKI mengadopsi praktik ketenagakerjaan terbaik untuk
selanjutnya dibagikan kepada anggotanya. Sumarjono Saragih, Ketua Bidang Ketenagakerjaan
GAPKI, menerangkan pemahaman kerja layak perlu diketahui perusahaan, pekerja, dan petani
sehingga terwujud keinginan bersama sawit berkelanjutan.

Menurutnya, GAPKI telah banyak melakukan inisiatif di bidang Ketenagakerjaan seperti pelatihan
KNK (Kader Norma Ketenagakerjaan) dan membuat Buku Panduan Praktis Perlindungan Hak
Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit yang disusun GAPKI bekerjasama dengan CNV
Indonesia dan Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perkayuan dan Pertanian (F-Hukatan).

273