Page 279 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

sekaligus denda, jika telat H-7 sebelum Idul Fitri," katanya kepada Radar Lombok, Jumat kemarin
(7/5).
Diterangkan, aturan tersebut telah disesuaikan dengan surat edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari
raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Pihaknya telah mengirimkan surat ke masing-masing perusahaan yang ada di Kota Mataram agar
mematuhi aturan pembayaran THR. Bagi karyawan yang merasa haknya tidak dibayarkan juga
diminta melapor ke Posko Pengaduan THR di Kantor Disnaker Kota Mataram.

"Kita buka setiap hari, kalangan karyawan bisa mengadukan perusahan yang belum membayar
THR. Sampai saat ini, daftar aduan perusahan masih nihil. Semua perusahan di Kota Mataram
terus dipantau petugas," ujarnya.

Diterangkan, dalam pembayaran THR tersebut telah diatur beberapa aturan lainnya. Antara lain
THR diberikan bagi pekerja dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.
Sedangkan pekerja yang telah bekerja lebih dari 12 bulan menerima THR setara satu kali gaji.

Selain itu, perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 diwajibkan membangun dialog dengan
pekerja untuk mencapai kesepakatan terkait pembayaran THR. Sehingga sistem dan jumlah THR
yang dibayarkan dapat disepakati melalui musyawarah internal.

Setelah adanya kese-pekatan tersebut, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan karena
pandemi diminta melaporkan hasil musyawarah ke Disnaker. Sehingga tidak tercatat melanggar
aturan pembayaran THR. Mereka harus melaporkan keadaan perusahaan saat ini, karena kondisi
pandemi juga sudah banyak yang tutup.

Terpisah Wakil ketua Komisi I Herman mengatakan, para pengusaha nakal yang tidak
memberikan hak kaiyawanya harus ditindak tegas. Karena ini, sudah diatur dalam UU ketenaga-
kerjaan. "Kita minta pengawasan lebih diperketat, karena banyak alasan pc-rusahan tidak
membayarkan kewajibanya," katanya.

Menjelang perayaan id-ulfitri saat ini, kebutuhan karyawan meningkat. Ia berharap, kalangan
perusahaan juga memahami kebutuhan dari karyawan saat ini. Pemerintah jangan sampai
lengah melakukan pengawasan terhadap beberapa perusahan di Kota Mataram yang masih
bandel. "Kalau ada yang nakal, lebih baik ditindak. Sudah jelas aturannya," singkatnya, (dir)

caption:

KEWAJIBAN THR: Para pengusaha wajib membayar tunjangan hari raya (THR) kepada kalangan
karyawannya, sesuai dengan aturan yang berlaku.

278