Page 281 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 281

Judul               Perusahaan Yang Belum Bayar THR Karyawan Siap-siap Disanksi
                Nama Media          rmoljatim.id
                Newstrend           Posko THR 2021
                Halaman/URL         https://www.rmoljatim.id/2021/05/08/perusahaan-yang-belum-bayar-
                                    thr-karyawan-siap-siap-disanksi
                Jurnalis            RMOLNETWORK
                Tanggal             2021-05-08 11:31:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan
              informasi  dan  konsultasi  terkait  THR,  maka  sekarang  kita  perkuat  aspek  pengawasan  dan
              penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR



              Ringkasan

              Perusahaan  Yang  Belum  Bayar  THR  Karyawan  Siap-siap  Disanksi  Menteri  Ketenagakerjaan
              (Menaker), Ida Fauziah menegaskan hal tersebut, mengingat sesuai Surat Edaran (SE) Menteri
              Ketenagakerjaan  nomor:  M/6/HK.04/IV/2021  menyatakan  THR  harus  dibayarkan  tujuh  hari
              sebelum hari H (H-7) perayaan lebaran.



              PERUSAHAAN YANG BELUM BAYAR THR KARYAWAN SIAP-SIAP DISANKSI

              Perusahaan  Yang  Belum  Bayar  THR  Karyawan  Siap-siap  Disanksi  Menteri  Ketenagakerjaan
              (Menaker), Ida Fauziah menegaskan hal tersebut, mengingat sesuai Surat Edaran (SE) Menteri
              Ketenagakerjaan  nomor:  M/6/HK.04/IV/2021  menyatakan  THR  harus  dibayarkan  tujuh  hari
              sebelum hari H (H-7) perayaan lebaran.

              Maka  dari  itu,  Ida  memastikan  bahwa  pihaknya  kini  memperkuat  aspek  pengawasan  dan
              penegakan hukum untuk memastikan pembayaran THR bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan
              sesuai ketentuan.

              Dia  meminta  para  Gubernur,  Bupati  hingga  Wali  Kota  untuk  turun  tangan  langsung  dalam
              menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR yang telah dibentuk. Serta, tak
              segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi pelanggaran aturan THR.

              "Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang
              kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata
              Menaker Ida dilansir Kantor Berita Politik RMOI, Sabtu (8/5).

                                                           280
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286