Page 284 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

perusahaan yang dikenakan denda dan sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
36 tahun 2021 tentang Pengupahan. "Terserah pemerintah, kan katanya ada sanksi. Silakan saja
pemerintah yang urus karena ini sudah di luar kemampuan kami," kata Anton dihubungi dikutip
dari Antara di Jakarta, Jumat (7/5/2021).

BOS KADIN BELA PENGUSAHA YANG TAK KUAT BAYAR THR, NAMUN TAK BISA APA-
APA, HANYA BISA PASRAH MENUNGGU SANKSI

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J.
Supit mengakui pengusaha di sejumlah sektor masih kesulitan untuk bisa membayar Tunjangan
Hari Raya (THR) penuh bagi para karyawannya.

Dia pun mengaku pasrah jika nantinya ada perusahaan yang dikenakan denda dan sanksi
administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. "Terserah
pemerintah, kan katanya ada sanksi. Silakan saja pemerintah yang urus karena ini sudah di luar
kemampuan kami," kata Anton dihubungi dikutip dari Antara di Jakarta, Jumat (7/5/2021).

Menurut Anton, berdasarkan keputusan pemerintah melalui Surat Edaran Menaker RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun
2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pembayaran THR harus sesuai dengan ketentuan
perundangan-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR 2021 sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan, dalam edaran tersebut mewajibkan pengusaha melakukan
dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan
dengan itikad baik dan berdasarkan laporan keuangan internal.
Hasil dari dialog tersebut harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan
pemberian THR paling lambat dilakukan sehari sebelum hari raya keagamaan. Terdapat sanksi
bila terlambat atau bahkan tidak membayar THR tersebut.

"SE Menaker menyebutkan bahwa tidak memberikan peluang bagi yang tidak mampu. Itu hanya
menekankan, bagi yang mampu minimal 1 minggu sebelum Lebaran harus bayar. Yang tidak
mampu harus lapor ke pemda, tapi paling lambat 1 hari sebelum Lebaran harus bayar. Jadi tidak
ada kata lain, harus bayar," katanya.

Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pengusaha membayar THR
secara penuh dan tidak dicicil. Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan, THR akan mendorong
konsumsi yang akan memulihkan ekonomi pascapandemi. "THR di swasta merupakan
kebahagiaan. Pada saat itu belanja meningkat, purchasing power meningkat maka konsumsi
pasti meningkat di tengah pandemi ini," katanya saat webinar Narasi Institute yang bertajuk THR
di kala pandemi, Jumat (7/5/2021).

Menurutnya, pengupahan THR telah menjadi bagian dari tanggung jawab pengusaha, sebab
pemerintah telah memberikan stimulus. Dicontohkan, perusahaan multinasional, PT Pan Brothers
Tbk mengalami permasalahan, di mana puluhan ribu pekerjanya mogok di Boyolali, Jawa Tengah
karena perusahaan mengumumkan tak mampu membayar THR.

"Ya orang marah lah, Anda perusahaan Tbk, Anda sudah dapat stimulus, Anda udah dapat
keringanan, tapi begitu pembayaran THR belum dibayar. Anda umumkan tiba-tiba perusahaan
enggak mampu. Ini tentang keadilan sih," jelas Said.

283