Page 289 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 289
PR SOROTI TERSENDATNYA PEMBAYARAN THR SWASTA
Anggota Komisi X DPR RI Obon Tabroni menyoroti masih banyak ditemukan fenomena belum
bayar Tunjangan Hari Raya (THR) oleh sektor swasta kepada para pekerja mereka.
Obon Tabroni dalam rilis di Jakarta, Jumat (7/5), mengingatkan selama ini pemerintah sudah
banyak memberikan insentif dan stimulus kepada sektor swasta, sehingga tidak adil jika
kewajiban THR diabaikan oleh perusahaan-perusahaan.
Selain itu, ujar dia, THR selain dapat membantu kehidupan pekerja selama pandemi, juga bisa
menjadi roda penggerak perekonomian lantaran biasanya digunakan sebagai bagian dari
konsumsi menjelang Idul Fitri.
"Ini jadi kewajiban lembaga legislatif untuk mengawasi jalannya peraturan dari pemerintah itu,
bersama-sama mengontrol situasi ini," sebut Obon.
Senada Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan masih marak persoalan
pembayaran THR yang tersendat. Untuk itu Didi mengingatkan agar pemerintah dapat
menegakkan peraturan kewajiban pembayaran THR oleh sektor swasta dengan tegas.
Sebagaimana diwartakan, Ombud-sman Republik Indonesia (ORI) meminta perusahaan-
perusahaan di Tanah Air agar bersikap transparan soal laporan keuangan selama dua tahun
terakhir kepada buruh, pekerja, atau karyawan, bila terkendala membayar THR.
"Perusahaan harus transparan menunjukkan laporan keuangan kepada karyawan apabila
memang kondisi keuangan sedang sulit," kata anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng
di Jakarta. Rabu (5/5).
Dengan bersikap transparan, kata dia, buruh akan mengetahui apakah perusahaan tersebut
betul-betul kesulitan dalam hal keuangan atau hanya sebatas akal-akalan untuk menunda atau
tidak membayar kewajiban kepada karyawan.
Kendati demikian, dia mengatakan apakah perusahaan-perusahaan di Tanah Air betul-betul
masih kesulitan. Padahal, pemerintah telah memberikan sejumlah bantuan atau relaksasi untuk
mendorong percepatan roda perekonomian.
Menurut dia, jika perusahaan bersikap transparan dan memang dalam keadaan sulit secara
finansial, para buruh akan memahaminya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengapresiasi ketaatan perusahaan yang membayar
THR 2021, sebagai langkah awal pemulihan dampak pandemi.
Menurut Anwar berbagai langkah sudah dilakukan pemerintah, termasuk Kemnaker, untuk
mendorong pemulihan bersama dalam bentuk memberikan insentif, fasilitasi dan berbagai
keringanan pajak.
Kemnaker sendiri juga terlibat dalam berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan
pekerja itu. termasuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja terdampak pandemi pada
2020.
Pengakuan Kadin
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J.
Supit mengakui pengusaha di sejumlah sektor masih kesulitan untuk bisa membayar Tunjangan
Hari Raya (THR) penuh bagi para karyawannya.
Ia pun mengaku pasrah jika nantinya ada perusahaan yang dikenakan denda dan sanksi
administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
288
