Page 288 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 288
Judul PR Soroti Tersendatnya Pembayaran THR Swasta
Nama Media Analisa Daily
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg10
Jurnalis ANT
Tanggal 2021-05-08 10:24:00
Ukuran 134x131mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 8.576.000
News Value Rp 25.728.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Obon Tabroni (Anggota Komisi X DPR RI) Ini jadi kewajiban lembaga legislatif untuk
mengawasi jalannya peraturan dari pemerintah itu, bersama-sama mengontrol situasi ini
negative - Robert Na Endi Jaweng (anggota Ombudsman RI) Perusahaan harus transparan
menunjukkan laporan keuangan kepada karyawan apabila memang kondisi keuangan sedang
sulit
neutral - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan
Hubungan Industrial) Terserah pemerintah, kan katanya ada sanksi. Silakan saja pemerintah
yang urus karena ini sudah di luar kemampuan kami
negative - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan
Hubungan Industrial) SE Menaker menyebutkan bahwa tidak memberikan peluang bagi yang
tidak mampu. Itu hanya menekankan, bagi yang mampu minimal 1 minggu sebelum Lebaran
harus bayar. Yang tidak mampu harus lapor ke pemda, tapi paling lambat 1 hari sebelum Lebaran
harus bayar. Jadi tidak ada kata lain, harus bayar
negative - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan
Hubungan Industrial) SE Menaker menyebutkan bahwa tidak memberikan peluang bagi yang
tidak mampu. Itu hanya menekankan, bagi yang mampu minimal 1 minggu sebelum Lebaran
harus bayar. Yang tidak mampu harus lapor ke pemda, tapi paling lambat 1 hari sebelum Lebaran
harus bayar. Jadi tidak ada kata lain, harus bayar.
Ringkasan
Anggota Komisi X DPR RI Obon Tabroni menyoroti masih banyak ditemukan fenomena belum
bayar Tunjangan Hari Raya (THR) oleh sektor swasta kepada para pekerja mereka. Obon Tabroni
dalam rilis di Jakarta, Jumat (7/5), mengingatkan selama ini pemerintah sudah banyak
memberikan insentif dan stimulus kepada sektor swasta, sehingga tidak adil jika kewajiban THR
diabaikan oleh perusahaan-perusahaan.
287
