Page 293 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Oleh karena itu, memasuki masa rentang waktu H-7 Lebaran 2021 ini, Kemnaker memperkuat
aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk memasikan pembayaran THR lancar sesuai
ketentuan.

"Sebelumnya kami konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka
sekarang kami memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran
aturan THR," kata Ida Fauziyah melalui keterangannya, Sabtu (8/5).

Ida Fauziyah meminta para gubernur, wali kota dan bupati turun tangan langsung menyelesaikan
setiap pengaduan yang masuk ke Posko THR yang telah dibentuk. Dia juga meminta para kepala
daerah itu tidak segan-segan memberikan sanksi sesuai kewenangan apabila terjadi pelanggaran
aturan THR.

Posko THR Keagamaan 2021 Kemnaker mencatat ada 1569 laporan yang masuk selama kurun
waktu 20 April sampai dengan 6 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi dan 899
pengaduan THR. Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR
2021 diantaranya adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas,
alat kesehatan, industri makanan dan minuman dan lain-lain.

Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain tidak dibayar sama sekali,
dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan
dalam bentuk uang dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi Covid-19.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan
Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi
pelaksanaan pembayaran THR.

"Kami langsung menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian
langsung berkoordinasi dengan DinasKetenagakerjaan untuk memerintahkan Pengawas
Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR," katanya.
Anwar Sanusi menambahkan, Ditjen Binwasnaker dan K3 pagi tadi telah melakukan koordinasi
dengan seluruh kepala Dinas Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan mediator di
seluruh Indonesia secara virtual untuk mengoordinasikan langkah-langkah penegakan hukum
pelaksanaan THR.
Anwar Sanusi menyampaikan, bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 dan tidak mampu
memenuhi pembayaran THR didorong melakukan dialog dengan tetap mengacu pada peraturan
perundangan. Dia mengingatkan Pengawas Ketenagakerjaan di setiap provinsi, apabila terdapat
perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum Lebaran maka harus ada
kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis juga harus didukung dengan bukti laporan keuangan
dua tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling
lambat dibayar sehari (H-1) sebelum Lebaran.

"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar
THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi
administratifnya," jelasnya.
Anwar Sanusi juga mengingatkan bahwa terdapat denda bagi pengusaha yang terlambat
membayar THR keagamaan sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak
berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Pengusaha yang tidak
membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis,
292