Page 276 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 276

Sementara itu, untukASN Pemkot Makassar, proses pencairan telah berproses. Plt Kepala Badan
              Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD), Helmy Budiman mengatakan, anggaran untuk
              pencairan mencapai Rp 52,1 miliar.

              "Dan kita juga sudah buatkan Perwali No 27 tahun 2021. Dan, mulai 3 Mei sudah dicairkan
              bertahap," terang dia.

              Untuk pejabat eselon II juga menerima THR tahun ini setelah sebelumnya pada 2020 mendapat
              pengecualian dari pemerintah karena alasan pandemi.

              Lima Perusahaan Terancam Sanksi

              Terima Laporan

              Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  Sulsel  juga  menerima  laporan  ada
              perusahaan yang tak mampu membayar THR secara penuh. Laporan masuk via Posko Satgas
              THR Disnakertrans Sulsel.

              Tenaga kerja rata-rata melaporkan pembayaran yang tidak setara dengan satu bulan gaji. Kepala
              Bidang Hubungan Industri Disnakertrans Sulsel Akharyanto mengatakan laporan berasal dari
              perusahaan distribusi, produksi, hingga makanan.

              "Yang melapor adalah pekerja mereka lantaran menerima THR tak penuh, tidak sampai sebulan
              gaji," bebernya.

              Untuk  sementara  pihaknya  sudah  menurunkan  tim,  untuk  mendatangi  perusahaan  terlapor.
              Mereka diberikan batas waktu H-1 Lebaran. Jika memang, tak dituntaskan, maka akan ada sanksi
              administrasi yang akan diberikan kepada perusahaan.

              Sebetulnya, pihaknya menganggap tak ada perusahaan yang bermasalah soal THR "Karena rata-
              rata  yang  melapor  adalah  pekerja.  Sementara  belum  ada  perusahaan  yang  tidak  mampu
              membayar, karena laporannya belum masuk ke kami," tambahnya.
              Terpisah Kadisnakertrans Sulsel Andi Darmawan Bintang menambahkan pihaknya akan tegas
              memberikan sanksi terhadap mereka yang melanggar. Makanya tim akan melihat, sejauh mana
              tingkatan pelanggaran perusahaan yang dilaporkan tak memberikan THR penuh.

              "Masalahnya,  Kemnaker  tak  memberikan  dispensasi.  Tidak  ada  kebijakan  bisa  mencicil  THR
              Tahun  ini  semua  harus  penuh  terbayar  sebelum  Idulfitri.  Jangan  lagi  ada  tunggakan,  *
              tambahnya, (ful-rdi/zuk)

























                                                           275
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281