Page 302 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 302

Judul               Anggota DPR: Perusahaan BUMN Harusnya Beri Contoh Dalam
                                    Membayar THR
                Nama Media          rmol.id
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://politik.rmol.id/read/2021/05/08/487164/anggota-dpr-
                                    perusahaan-bumn-harusnya-beri-contoh-dalam-membayar-thr
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-05-08 09:16:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - Obon Tabroni (Anggota DPR RI) Per tanggal 4 Mei 2021 para pekerja outsourcing di
              PLN dari berbagai daerah sudah menerima THR. Namun THR yang diterima tidak sesuai dengan
              upah yang biasa diterima setiap bulannya. Padahal dalam ketentuannya, pekerja yang memiliki
              masa kerja minimal 1 tahun besarnya THR yang seharusnya diterima adalah 1 bulan upah secara
              full (tidak dipotong)

              negative - Obon Tabroni (Anggota DPR RI) Harusnya  perusahaan di lingkungan BUMN yang
              notabene milik negara menjadi contoh baik dalam pembayaran THR dan hak-hak buruh yang
              lainnya

              positive - Machbub (Sekretaris Tim Nasional OS PLN (SPEE-FSPMI)) Perdir tersebut berusaha
              menghilangkan 2 komponen upah berupa Tunjangan Tetap yaitu Tunjangan Kompetensi dan
              Tunjangan Delta. Kalau kita berpedoman bahwa tunjangan tetap adalah tunjangan yang tidak
              dipengaruhi oleh kehadiran, dan tunjangan kompetensi dan tunjangan delta tersebut diterima
              setiap bulan oleh pekerja, maka tidak ada alasan untuk PLN menghilangkan 2 komponen upah
              tersebut

              negative - Machbub (Sekretaris Tim Nasional OS PLN (SPEE-FSPMI)) Rata-rata pemotongan THR
              pekerja di kisaran Rp. 300.000. Jika dikalikan kira-kira 50.000 pekerja outsourcing PLN di seluruh
              Indonesia, kira-kira buruh dirugikan Rp 15 miliar

              positive  -  Machbub  (Sekretaris  Tim  Nasional  OS  PLN  (SPEE-FSPMI))  Apabila  cara-cara
              perundingan yang dilakukan mengalami deadlock pihak perusahaan tetep pada pendiriannya
              memotong THR para pekerja OS di seluruh Indonesia, maka dipastikan akan ada suatu gerakan
              mobilisasi masa besar-besaran pekerja OS PLN Se DKI Jakarta, Jawa barat dan Banten yang
              akan  mendatangi  kantor  PLN  Pusat  di  Jakarta  dan  untuk  di  luar  3  (tiga)  wilayah  itu  akan
              mendatangi kantor wilayah PLN di masing-masing daerah







                                                           301
   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307