Page 306 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 306
MENAKER IDA : SANKSI TEGAS BAGI PELANGGAR ATURAN THR
BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com - Memasuki masa rentang waktu H-7 Lebaran, Kementerian
Ketenagakerjaan memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan
pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan sesuai
ketentuan.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta para Gubernur, Walikota, dan Bupati untuk
turun tangan langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan yang masuk ke Posko THR yang
telah dibentuk, serta tak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi
pelanggaran aturan THR.
"Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang
kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata
Menaker Ida Posko THR Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, ada 1.569
laporan yang masuk di Posko THR selama kurun waktu 20 April s.d 6 Mei 2021. Jumlah tersebut
terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.
Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya
adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan,
industri makanan dan minuman, dll.
Berbagai persoalan THR yakni tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap
dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang, dan
perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi Covid-19.
Sementara itu, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa Kemnaker mengerahkan
Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi
pelaksanaan pembayaran THR.
"Kita langsung menidaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung
berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR," kata Sekjen Anwar.
"Ditjen Binwasnaker dan K3 telah melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator di seluruh Indonesia melalui virtual
untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR," Bagi
perusahaan yang terdampak Covid-19 dan tidak mampu memenuhi pembayaran THR, didorong
untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dengan tetap mengacu
pada peraturan perundangan.
Dia juga mengingatkan Pengawas Ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat perusahaan
yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus ada
kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis juga harus didukung dengan bukti laporan keuangan
2 tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sehari (H-1) sebelum Hari Raya Lebaran.
"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar
THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi
administratifnya," kata Sekjen Anwar.
305
