Page 303 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Ringkasan

Anggota DPR RI Obon Tabroni bereaksi ketika mendapat kabar terkait dengan adanya
perusahaan alih daya di lingkungan BUMN yang terindikasi tidak membayar THR secara penuh.
Disampaikan Obon Tabroni, pihaknya menerima pengaduan dari sejumlah pekerja outsorcing di
lingkungan PLN yang tidak membayar THR secara penuh. "Per tanggal 4 Mei 2021 para pekerja
outsourcing di PLN dari berbagai daerah sudah menerima THR. Namun THR yang diterima tidak
sesuai dengan upah yang biasa diterima setiap bulannya. Padahal dalam ketentuannya, pekerja
yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun besarnya THR yang seharusnya diterima adalah 1
bulan upah secara full (tidak dipotong)," kata Obon, Sabtu (8/5).

ANGGOTA DPR: PERUSAHAAN BUMN HARUSNYA BERI CONTOH DALAM MEMBAYAR
THR

Anggota DPR RI Obon Tabroni bereaksi ketika mendapat kabar terkait dengan adanya
perusahaan alih daya di lingkungan BUMN yang terindikasi tidak membayar THR secara penuh.
Disampaikan Obon Tabroni, pihaknya menerima pengaduan dari sejumlah pekerja outsorcing di
lingkungan PLN yang tidak membayar THR secara penuh.

"Per tanggal 4 Mei 2021 para pekerja outsourcing di PLN dari berbagai daerah sudah menerima
THR. Namun THR yang diterima tidak sesuai dengan upah yang biasa diterima setiap bulannya.
Padahal dalam ketentuannya, pekerja yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun besarnya THR
yang seharusnya diterima adalah 1 bulan upah secara full (tidak dipotong)," kata Obon, Sabtu
(8/5).

Merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6/2016 Pasal 3 ayat 1 huruf (a),
"Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus
atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah". Kemudian pada Ayat 2 pengertian upah 1
(satu) bulan adalah upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih atau upah pokok
termasuk tunjangan tetap.

Hal ini juga dipertegas lagi pada Surat Edaran Mentri Ketenagakerjaan No. M/6/HK.04/IV/2021
pada No.2 huruf (a) bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara
terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.

Karena itu, Obon meminta agar perusahaan di lingkungan BUMN, membayar THR secara penuh.
Khususnya kepada pekerja alih daya outsourcing.

"Harusnya perusahaan di lingkungan BUMN yang notabene milik negara menjadi contoh baik
dalam pembayaran THR dan hak-hak buruh yang lainnya," kata dia.

Sekretaris Tim Nasional OS PLN (SPEE-FSPMI) Machbub menduga, permasalahan ini bermula
dari dikeluarkannya Perdir PLN No. 0219 yang dibuat oleh PLN sebagi rujukan para vendor-
vendor dalam perhitungan pembayaran THR.

"Perdir tersebut berusaha menghilangkan 2 komponen upah berupa Tunjangan Tetap yaitu
Tunjangan Kompetensi dan Tunjangan Delta. Kalau kita berpedoman bahwa tunjangan tetap
adalah tunjangan yang tidak dipengaruhi oleh kehadiran, dan tunjangan kompetensi dan
tunjangan delta tersebut diterima setiap bulan oleh pekerja, maka tidak ada alasan untuk PLN
menghilangkan 2 komponen upah tersebut," tambahnya.

"Rata-rata pemotongan THR pekerja di kisaran Rp. 300.000. Jika dikalikan kira-kira 50.000
pekerja outsourcing PLN di seluruh Indonesia, kira-kira buruh dirugikan Rp 15 miliar," tegas
Machbub.

302