Page 357 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 357
Kesepakatan Tertulis
Anwar juga mengingatkan kepada pengawas ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat
perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus ada
kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.
Kesepakatan tertulis itu juga harus didukung dengan bukti laporan keuangan dua tahun terakhir
dan memuat waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sehari
(H-1) sebelum Hari Raya Lebaran.
"Bila THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan maka pengawas akan melakukan
pengawasan pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan
rekomendasi kepada pejabat berwenang pada kementerian/lembaga (KL) atau daerah setempat
untuk pengenaan sanksi administratif," tutur Anwar.
Bagi pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan akan dikenakan denda sebesar 5%
dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk
membayar. Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat
dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha," ucap Anwar.
(ark)
356
