Page 362 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

UUCK LINDUNGI PEKERJA SAWIT

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UUCK) dinilai mampu meningkatkan daya saing tenaga
kerja dan meningkatkan kualitas perlindungan terhadap pekerja termasuk di sektor kelapa sawit.
UUCK harus dipandang positif karena memperbaiki, menyempurnakan, dan melindungi pihak
pengusaha maupun pekerja.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan RI Haiyani Rumondang mengatakan, UUCK menjawab masalah
upah rendah, jam kerja panjang, perlindungan hak pekerja, buruh kerja harian lepas, perjanjian
kerja waktu tertentu, mencegah pekerja anak, dan melindungi pekerja perempuan dari tindakan
kekerasan. "Seluruh persoalan tersebut kerap kali diangkat untuk menyerang sawit.

Kampanye negatif sawit di sektor tenaga kerja sangat merugikan semua pihak. Tanpa
penanganan yang baik, kampanye tadi bisa merusak kontribusi sawit terhadap negara. Padahal,
peran sawit telah terbukti menyerap 16 juta tenaga kerja," ujarnya dalam seminar Bedah UUCK
bagi Sawit Borneo Berkelanjutan.

Karena itu, pemerintah mengajak pelaku usaha dan buruh sawit untuk bersama-sama
melaksanakan UUCK dan peraturan pelaksananya. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan
Agribisnis Kemenko Perekonomian RI Musdhalifah Machmud menyatakan, perubahan yang
tertuang dalam UUCK idealnya disikapi positif oleh pelaku usaha dan pekerja. Implementasi
regulasi akan meningkatkan daya saing Indonesia, kemudahan perizinan, dan membuka peluang
ekspor. "UUCK akan meningkatkan keberterimaan produk sawit Indonesia di pasar global dan
memperkuat citra positif sawit berkelanjutan, termasuk dengan menerapkan kewajiban ISPO
yang telah mengadopsi 12 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dari 17 target,"
katanya, kemarin.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gap-ki) Joko Supriyono
mengatakan, industri sawit selama tiga tahun terakhir menghadapi gempuran kampanye negatif
yang berkaitan ketenagakerjaan. "Semakin ke sini serangan terhadap kampanye semakin
spesifik. Sekarang, bukan lagi industrinya yang diserang melainkan perusahaan menjadi objek
kampanye negatif. Kalau dulu, kampanye negatif memakai isu orang hutan dan lingkungan tetapi
sekarang isunya beralih pekerja perempuan dan anak," ujarnya. Joko menyarankan perlunya
memanfaatkan UUCK untuk memperbaiki keadaan dan meminimalkan resiko atas kampanye
tersebut, (tl/ant)

361