Page 365 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

PELANGGARAN TERUS BERULANG

Dari tahun ke tahun, pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran pembayaran
THR tetap lemah. Ke depan, penetapan sanksi perlu dikaji ulang agar efektif memberikan efek
jera. Laporan Pengaduan Pembayaran THR

Jenis aduan:

JAKARTA, KOMPAS --- Penegakan hukum yang tegas bagi perusahaan pelanggar ketentuan
tentang pembayaran tunjangan hari raya keagamaan sejauh ini baru sebatas retorika. Sanksi
yang diberikan pun tidak menimbulkan efek jera sehingga kasus pelanggaran terus berulang.
Dengan jumlah pengaduan yang naik signifikan tahun ini, ketegasan pemerintah semakin
diperlukan.

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat,
selama kurun 20 April sampai 6 Mei 2021, ada 1.569 laporan yang masuk. Jumlah itu terdiri dari
670 laporan yang bersifat konsultasi, serta 889 laporan yang bersifat pengaduan.

Beberapa persoalan yang diadukan antara lain perusahaan sama sekali tidak membayarkan THR,
hanya membayar sebagian, membayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan,
membayar THR bukan dalam bentuk uang, serta pengaduan mengenai perusahaan yang tidak
mampu membayar THR karena terdampak pandemi Covid-19. Pengaduan tahun ini meningkat
signifikan dibandingkan dengan laporan Posko THR Lebaran tahun 2020 yang berjumlah 410
laporan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, mayoritas kasus
yang masuk adalah THR yang dicicil. Ada perusahaan yang baru membayar 50 persen atau 25
persen. "Ada relaksasi sampai H-1. Bisa saja perusahaan masih mencari uang untuk membayar
sampai H-1. Kami terus monitor," katanya saat dihubungi, Jumat (7/5/2021).

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan,
dari tahun ke tahun, pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran pembayaran THR
masih sangat lemah. Di atas kertas, pemerintah memang telah mengatur sanksi bagi perusahaan
yang melanggar aturan pembayaran THR.

Sanksi diberikan secara bertahap, dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian/seluruh alat produksi, sampai pembekuan kegiatan usaha. Sanksi
direkomendasikan oleh pengawas ketenaga-kerjaan ke gubernur, bupati, atau wali kota
setempat. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif tentang Pengupahan.

Namun, nyatanya, sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran tertulis. "Pengusaha tahu tidak
mungkin izin operasional mereka dicabut karena pemerintah daerah akan kehilangan sumber
pendapatan dan pengangguran justru akan meningkat. Sampai saat ini, tidak ada perusahaan
pengemplang THR yang izin usahanya dicabut," kata Timboel.

Kaji ulang

Menurut Timboel, penetapan sanksi perlu dikaji ulang agar efektif memberikan efek jera tanpa
perlu berisiko mengakibatkan PHK. Apabila perlu, dilakukan revisi perangkat hukum yang
mengatur ketentuan pembayaran THR "Misalnya, sanksi pemblokiran sebagian dana di rekening
perusahaan sesuai nilai THR yang tidak dibayar," katanya.

Selain itu, laporan pengaduan yang sudah masuk harus segera direspons. Namun, persoalannya,
dari tahun ke tahun, pengawasan berlangsung lambat dan lemah. "Laporan yang kami
sampaikan sejak lima hari lalu saja belum direspons sampai hari ini," ujar Timboel.

364