Page 368 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

PELANGGAR ATURAN PEMBAYARAN THR AKAN DAPAT SANKSI TEGAS

Tunjangan Pegawai. Kemnaker Memperkuat Aspek Pengawasan

Para gubernur, wali kota, dan bupati diminta untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan
setiap pengaduan THR.

JAKARTA - Pelanggar aturan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 akan mendapat
sanksi tegas. Memasuki rentang waktu H-7 Lebaran, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum.
"Ini untuk memastikan pembayaran THR bagi pekerja atau buruh berjalan lancar dan sesuai
ketentuan," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, di Jakarta, Jumat (7/5).

Menaker meminta para gubernur, wali kota, dan bupati untuk turun tangan langsung dalam
menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR yang telah dibentuk. Kepala
daerah jangan segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi pelanggaran aturan
THR.

"Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang
kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR,"
jelasnya.

Data Terkini

Lebih jauh Ida menyebut Posko THR Keagamaan 2021 Kemnaker mencatat, ada 1.569 laporan
yang masuk di Posko THR selama kurun waktu 20 April hingga 6 Mei 2021. Jumlah tersebut
terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.

Berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 yaitu ritel, jasa
keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri makanan dan
minuman, dan lain-lain. Adapun permasalahan yang dilaporkan terkait dengan proses
pembayaran.

"Antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan
kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak
mampu karena terdampak pandemi Covid-19," tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan pihaknya
mengerahkan pengawas ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk
mengawasi pelaksanaan pembayaran THR.

Kemnaker, tambah Anwar, juga langsung menidaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara
periodik melalui koordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan
pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR.

"Kami telah berkoordinasi dengan seluruh kepala dinas ketenagakerjaan, pengawas
ketenagakerjaan dan mediator di seluruh Indonesia melalui virtual untuk mengkoordinasi-kan
langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR" ucap Anwar.

Anwar mengingatkan terdapat denda bagi pengusaha yang terlambat membayar THR
keagamaan sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pengusaha untuk membayar. Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu
yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan per
undang-undangan.

367