Page 371 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 371
Maka dari itu, Ida memastikan bahwa pihaknya kini memperkuat aspek pengawasan dan
penegakan hukum untuk memastikan pembayaran THR bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan
sesuai ketentuan.
Dia meminta para Gubernur, Bupati hingga Wali Kota untuk turun tangan langsung dalam
menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR yang telah dibentuk. Serta, tak
segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi pelanggaran aturan THR.
"Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang
kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata
Menaker Ida dalam keterangan trtulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (8/5).
Selama kurun waktu 20 April hingga 6 Mei 2021, Kemanaker menerima laporan dari Posko THR
Keagamaan 2021 yang mencatat ada 1.569 laporan masuk. Jumlah tersebut terdiri dari 670
konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.
Tak Terima THR Secara Penuh, ASN Jabar Diminta Emil Tunjukkan Sikap Bela Negara Ada
berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya adalah
ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri
makanan dan minuman, dan lain-lain.
Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi COVID-
19.
EDITOR: AHMAD SATRYOTag: THR LEBARAN KEMENAKER IDA FAUZIAH .
370
