Page 375 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Adapun di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) terus melakukan pengawasan sekaligus membuka posko pengaduan THR seperti
tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Disnakertrans
Kaltara Armin Mustapa, belum ada aduan soal THR di posko pengaduan tersebut.

"Tidak ada aduan masuk, sampai sejauh ini masih aman-aman saja. Kita berharap semua
perusahaan bisa patuh dan membayar kewajibannya kepada para karyawan," katanya kepada
media.

Upaya pemerintah daerah untuk memberikan atensi kepada perusahaan membayarkan THR
sudah dilakukan sejak awal Ramadan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa
Disnakertrans telah memanggil setidaknya 3 perusahaan di Kaltara.

"Ada yang koordinasi, ada yang kami panggil tiga perusahaan. Kita hanya ingatkan mereka soal
pembayaran THR ini. Yang koordinasi itu ada dua (perusahaan). Mereka koordinasi soal tata
cara perhitungan (THR) dan hal-hal lainnya. Intinya jangan sampai ada yang dirugikan," sebut
Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, Disnakertrans
Kaltara, Asnawi, beberapa hari yang lalu.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Pembayaran THR Keagamaan paling
lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Kemudian, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa
kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja
yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak
tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Sementara itu, terkait jumlah besaran, bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara
terus menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah. Sementara
bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari
12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12
bulan kemudian dikali 1 bulan upah.

Bagi pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa kerja
12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12
bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

( Reporter: Fathu Rizqil Mufid Editor: Nurul Lamunsari Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-
19:.

374