Page 380 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, penerapan
sanksi ujung-ujungnya hanya sebatas retorika. Pemerintah terus menggaungkan penegakan
sanksi yang tegas, tetapi tidak ada efek jera yang diciptakan.

”Pemerintah tidak mungkin menghukum sekian banyak perusahaan yang tidak membayar THR,”
kata Said.

Mengkaji ulang

Pada tahun 2020, ada 410 laporan pengaduan pembayaran THR. Sebanyak 307 perusahaan di
24 provinsi sudah melunasi pembayaran dan 103 perusahaan masih dalam pemeriksaan. Sejauh
ini, dari ratusan perusahaan itu, baru lima perusahaan yang direkomendasikan mendapat sanksi
administratif berupa teguran tertulis.

Anwar Sanusi mengatakan, ketentuan sanksi dibuat ketika situasi masih normal. Dalam situasi
krisis ekonomi seperti sekarang, pemerintah tidak mungkin menutup operasional usaha karena
itu akan berdampak pada bertambahnya pengangguran.

Ia tidak menampik, pemberian sanksi sejauh ini ujung-ujungnya memang baru berupa retorika
dan belum menimbulkan efek jera. Ke depan, perlu ada solusi sanksi yang lebih tegas.

”Kondisinya sulit, karena kita butuh pekerjaan, tetapi kok membekukan usaha? Terus terang,
tidak mudah untuk mengambil keputusan,” kata Anwar.

Menurut Timboel, penetapan sanksi perlu dikaji ulang agar efektif memberikan efek jera tanpa
perlu berisiko mengakibatkan PHK. Jika perlu, dilakukan revisi perangkat hukum yang mengatur
ketentuan pembayaran THR. ”Misalnya, sanksi pemblokiran sebagian dana di rekening
perusahaan sesuai nilai THR yang tidak dibayar,” katanya.

Tindak lanjut

Lebih lanjut, laporan pengaduan yang sudah masuk, baik melalui Posko THR Kemenaker, posko
THR organisasi buruh, maupun Posko THR Ombudsman RI, harus segera direspons. Namun,
persoalannya, dari tahun ke tahun, pengawasan berlangsung lambat dan lemah. ”Laporan yang
kami sampaikan sejak lima hari lalu saja belum direspons sampai hari ini,” ujar Timboel.

Pengawas ketenagakerjaan perlu segera meminta laporan keuangan internal perusahaan dan
dari situ menentukan yang bersangkutan tidak mampu atau sebenarnya mampu. ”Jika mampu
tapi melanggar, segera lakukan penegakan hukum. Jika memang tidak mampu, ajak negosiasi
pekerja dan pastikan termin pembayaran yang adil,” kata Timboel.

Menurut Said Iqbal, jika perusahaan bersedia membuka laporan keuangan dan membuktikan
ketidakmampuannya, buruh akan memahami. ”Kami tidak pukul rata. Kalau memang tidak
mampu, bicarakan bersama buruh, buat perjanjian bahwa suatu hari keuangan perusahaan
membaik, THR segera dibayarkan. Saya rasa itu adil,” ujarnya.

Anwar mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan posko yang didirikan di daerah.
Disnaker setempat sudah mulai menurunkan tim untuk mendatangi perusahaan yang diadukan.
”Pengawas sudah mulai menindaklanjuti dan mendalami persoalan. Puncak masalah baru akan
terlihat pada H-1 Lebaran nanti. Saat ini kami belum bisa simpulkan,” katanya.

379