Page 379 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Ringkasan

Penegakan hukum yang tegas bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pembayaran
tunjangan hari raya keagamaan sejauh ini baru sebatas retorika. Sanksi yang diberikan pun tidak
menimbulkan efek jera sehingga kasus pelanggaran terus berulang. Dengan jumlah pengaduan
yang naik signifikan tahun ini, ketegasan pemerintah semakin diperlukan. Posko Tunjangan Hari
Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, selama periode 20 April
sampai 6 Mei 2021, ada 1.569 laporan yang masuk. Jumlah itu terdiri dari 670 laporan yang
sifatnya konsultasi dan 889 laporan yang sifatnya pengaduan.

SANKSI HANYA RETORIKA, PELANGGARAN THR TERUS BERULANG

Penegakan hukum yang tegas bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pembayaran
tunjangan hari raya keagamaan sejauh ini baru sebatas retorika. Sanksi yang diberikan pun tidak
menimbulkan efek jera sehingga kasus pelanggaran terus berulang. Dengan jumlah pengaduan
yang naik signifikan tahun ini, ketegasan pemerintah semakin diperlukan.

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat,
selama periode 20 April sampai 6 Mei 2021, ada 1.569 laporan yang masuk. Jumlah itu terdiri
dari 670 laporan yang sifatnya konsultasi dan 889 laporan yang sifatnya pengaduan.

Beberapa persoalan yang diadukan antara lain perusahaan sama sekali tidak membayarkan THR,
hanya membayar sebagian, membayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan,
membayar THR bukan dalam bentuk uang, serta pengaduan mengenai perusahaan yang tidak
mampu membayar THR karena terdampak pandemi Covid-19.

Pengaduan tahun ini meningkat signifikan dibandingkan dengan laporan Posko THR Lebaran
tahun 2020 yang berjumlah 410 laporan.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, mayoritas kasus yang
masuk adalah THR yang dicicil. Ada perusahaan yang baru membayar 50 persen atau 25 persen.
”Ada relaksasi sampai H-1. Bisa saja perusahaan masih mencari uang untuk membayar sampai
H-1. Kami terus monitor,” katanya saat dihubungi, Jumat (7/5/2021).

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan,
dari tahun ke tahun, pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran pembayaran THR
masih sangat lemah. Di atas kertas, pemerintah memang telah mengatur sanksi bagi perusahaan
yang melanggar aturan pembayaran THR.

Dari tahun ke tahun, pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran pembayaran
THR masih sangat lemah.
Sanksi diberikan bertahap, dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian/seluruh alat produksi, sampai pembekuan kegiatan usaha. Sanksi
direkomendasikan oleh pengawas ketenagakerjaan ke gubernur, bupati, atau wali kota
setempat.

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pemberian Sanksi Administratif tentang Pengupahan.

Namun, nyatanya, sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran tertulis. ”Pengusaha tahu, tidak
mungkin izin operasional mereka dicabut karena pemerintah daerah akan kehilangan sumber
pendapatan dan pengangguran justru akan meningkat. Sampai saat ini, tidak ada perusahaan
pengemplang THR yang izin usahanya dicabut,” papar Timboel.

378