Page 395 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 395
H-7 LEBARAN, PERUSAHAAN YANG BELUM BAYAR THR SIAP-SIAP KENA DENDA
Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta kepala daerah setingkat gubernur,
walikota, dan bupati untuk segera memberikan sanksi kepada perusahaan yang belum
membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi karyawannya. Hal tersebut seiring
tenggat pemberian THR yang sudah memasuki H-7 Lebaran.
"Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang
kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata
Ida dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Mei 2021.
Posko THR Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 1.569 laporan
yang masuk selama kurun waktu 20 April sampai dengan 6 Mei 2021. Dari jumlah tersebut,
sebanyak 670 melakukan konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy Inspire Confuse Sad Ada berbagai
kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya ritel, jasa
keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, serta industri makanan
dan minuman.
Adapun beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar
sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan,
dibayar bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi
covid-19.
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengaku sudah mengerahkan Pengawas Ketenagakerjaan yang
berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran THR.
"Kita langsung menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian
langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR," kata Anwar.
Jika terdapat perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya,
harus ada kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu
pembayarannya.
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan harus didukung dengan bukti laporan keuangan
dua tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling
lambat dibayar sehari (H-1) sebelum hari raya.
"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayaran
THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi
administratifnya," pungkas Anwar. (Des).
394
