Page 532 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Buruh meyakini, tetap ada perusahaan yang beroperasi normal meski di tengah pandemi.
Setidaknya itu dialami oleh Wahyu Aji Purwoko, di Salatiga, Jawa Tengah. Kepada VOA dia
mengaku, sejak awal COVID-19 melanda, perusahaan tempatnya bekerja tidak terdampak.

"Soalnya kerjanya itu tetap sama, pandemi atau tidak. Tetap ada lemburan, tetap ada kerjaan,
temen-temen lemburnya juga sampai malam. Buruh baru juga tetap ada, maksudnya terus ada
lowongan," ujar Wahyu yang juga pengurus Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI).

Para pekerja meneriakkan slogan-slogan saat protes menuntut kenaikan upah di Jakarta 1
November 2013. (Foto: Reuters/Beawiharta) Tahun ini, ujarnya, bahkan tidak banyak terdengar
pemutusan hubungan kerja di pabrik-pabrik di Jawa Tengah, seperti halnya di awal pandemi.
Karena itulah, Wahyu berharap proses pembayaran THR Lebaran tahun ini lebih lancar.

Cicilan THR Ditolak Sayangnya, Menteri Tenaga Kerja justru mengeluarkan Surat Edaran (SE)
Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021. Kebijakan tentang pemberian THR tahun 2021 bagi pekerja
atau buruh ini dinilai berpotensi melanggar hak-hak buruh. Ada kekhawatiran, banyak
perusahaan memanfaatkan SE Menaker tersebut sebagai dalih mengurangi hak-hak buruh di
tegah pandemi COVID 19.

Buruh menilai, SE Menaker ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
(Permenaker) Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh
di Perusahaan. Permenaker ini mengatur THR harus dibayarkan secara tunai selambat-lambatnya
H-7 hari raya keagamaan. Mereka yang berhak menerima adalah pekerja tetap, pekerja kontrak,
pekerja outsourcing, dan pekerja harian. Dalam Permenaker ini, tidak ada satupun ketentuan
yang membenarkan pembayaran THR secara dicicil.

Namun di Jawa Tengah, kabar mengenai THR yang dicicil ini sudah mengemuka di sebagian
wilayah. Karena itulah, LBH Semarang dan sejumlah serikat buruh mendirikan posko khusus
untuk memantau persoalan ini hingga Lebaran nanti. Selain LBH Semarang, mereka yang terlibat
adalah Kasbi Jateng, FSPIP-Kasbi, Federasi Serbuk Indonesia, FSBPI, FSPRIN, SP PUBG, dan SP
Danamon Posko dibuka hingga 15 Mei 2021.
Seorang pekerja protes saat membawa tanda bertuliskan "tolak upah murah" menuntut upah
lebih tinggi di depan Istana Kepresidenan di Jakarta, 29 November 2011. (Foto: Reuters/Enny
Nuraheni) "Kami akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk," ujar Wahyu.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah sendiri sudah memperkirakan bahwa
20 persen dari total 1600-an perusahaan di wilayah itu akan mencicil THR kali ini. SE Menaker
membuka kesempatan itu, tetapi dengan syarat bahwa buruh menyetujuinya. Perusahaan
bahkan harus menunjukkan laporan keuangan sebagai salah satu syaratnya.

Tentu saja tidak semua buruh bisa menerima cicilan pembayaran THR. Ribuan buruh di PT Pan
Brothers, di Boyolali, Jawa Tengah misalnya, pada Rabu, 5 Mei 2021 melakukan aksi unjuk rasa
terkait hal ini. Dalam keterangan resmi tertanggal 6 Mei, perusahaan menyatakan terpaksa
mencicil THR karena arus kas yang terganggu. Direksi juga menyanggupi pembayaran THR
secara dicicil maksimal lima kali.

Demo serupa juga dilakukan ratusan buruh PT Eco Smart Garment Indonesia pada 6 Mei 2021.
Sementara di Brebes, Jawa Tengah, ratusan buruh PT Agung Pelita Industrindo (API) protes
karena THR yang diberikan perusahaan hanya Rp50 ribu.
Pemerintah Harus Berpihak Dian Septi Trisnanti dari Federasi Serikat Buruh Transportasi
Pelabuhan Indonesia (FSBTPI) mencatat, sejumlah laporan yangmasuk ke federasi terkait
pembayaran THR.

531