Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 62
Judul Telat Bayar,Ada Denda dan Sanksi
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg10
Jurnalis WIR
Tanggal 2021-05-10 03:39:00
Ukuran 155x249mmk
Warna Warna
AD Value Rp 114.700.000
News Value Rp 573.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Jika terdapat perusahaan yang tidak
mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus ada kesepakatan tertulis
bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dalam hal THR keagamaan tidak
dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar THRdi bawah ketentuan
perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran
THR berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada pejabat berwenang pada
kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi administratifnya
Ringkasan
SEKRETARIS Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengingatkan pengawas
ketenagakerjaan dl setiap provinsi agar benar-benar mengawasi pemberian THR pekerja. "Jika
terdapat perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka
harus ada kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu
pembayarannya," tegasnya.
TELAT BAYAR,ADA DENDA DAN SANKSI
SEKRETARIS Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengingatkan pengawas
ketenagakerjaan dl setiap provinsi agar benar-benar mengawasi pemberian THR pekerja.
"Jika terdapat perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya,
maka harus ada kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu
pembayarannya," tegasnya.
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan harus didukung dengan bukti laporan keuangan
dua tahun terakhir serta memuat waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling
lambat dibayar sehari (H-1) sebelum Hari Fkya Lebaran.
61
