Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 63
"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar
THRdi bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi
administratifnya," katanya.
Sekjen Anwar juga mengingatkan soal denda bagi pengusaha yang terlambat membayar THR
keagamaan sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pengusaha untuk membayar.
Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenai sanksi
administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut dapat berupa
teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha; penghentian sementara, sebagian, atau seluruh
alat produksi; serta pembekuan kegiatan usaha. (tih/co1/wir)
Jika terdapat perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya,
maka harus ada kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu
pembayarannya,"
ANWAR SANUSI
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
62
