Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

AJAK SEMUA ELEMEN LINDUNGI PEKERJA PEREMPUAN

Kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan harus menjadi perhatian
bersama. Karena itu, DPR sepakat untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga (PPRT).

WAKIL Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menilai bahwa Rancangan Undang-Undang
(RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sangat diperlukan untuk melindungi buruh dari
segala tindakan pelecehan maupun kekerasan seksual di tempat kerja.

"lni sebagai upaya melindungi masyarakat, terutama pekerja atau buruh yang merupakan
kelompok rentan, di tempat kerja mereka. Entah itu ketika perjalanan masuk, pulang kerja,
hingga waktu menggunakan fasilitas umum," ujarnya Senin (3/5).

"Ibarat dua mata pisau yang merusak seseorang dan berdampak pada kesehatan fisik, mental,
dan kinerja seseorang di tempat

kerja. Ini jelas akan merugikan buruh dan pengusaha. RUU PKS perlu hadir memberikan
perlindungan kepada masyarakat," terangnya.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) merupakan upaya melanjutkan perjuangan RA
Kartini yang merupakan pahlawan yang memperjuangkan emansipasi wanita.
"RUU PKS dan RUU PPRT konteksnya keberpihakan kepada hak perempuan Indonesia. Kartini
sudah berpikir bagaimana perempuan membebaskan dirinya dari kekerasan seksual dan
menghapus kekerasan seksual sebagaimana catatan yang dituliskan," ungkap

ketua umum PKB itu.

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, juga menyampaikan, RUU PKS tidak hanya
rancangan regulasi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi jaminan bagi perlindungan
perempuan. Beliau juga menyampaikan, perlindungan itu sangat diperlukan karena perempuan
berperan penting bagi kemajuan bangsa. Karena itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)
perlu segera disahkan dan membutuhkan dukungan dari berbagai elemen.

"Tidak semua hal terkait kekerasan seksual diatur dalam undang-undang. Masih terdapat
kekosongan perlindungan hukum. Kita memerlukan landasan hukum yang komprehensif dalam
penanganan kasus kekerasan seksual, terutama yang berpihak kepada korban," ujarnya.

Lebih jauh, Cak Imin menyampaikan bahwa terjadi tren peningkatan angka kekerasan terhadap
perempuan dari tahun ke tahun. Dari data Komnas Perempuan menunjukkan, dalam 12 tahun
terakhir, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 792 persen atau 8 kali lipat.

Pada 2019, tercatat 431.471 kasus. Sejak masa pandemi ini, kenaikan angka kekerasan terhadap
perempuan mencapai 75 persen, sebanyak 14.719 kasus, yaitu 75,4 persen di ranah personal
(11.105 kasus), 24,4 persen di ranah komunitas (3.602 kasus), dan 0,08 persen dalam ranah
negara (12 kasus). Dari 3.062 kasus, terjadi di ranah publik mencapai 58 persen.

Pemerintah, kata Cak Imin, melalui Kemen-terian Ketenagakerjaan telah melaksanakan tiga
aspek kebijakan dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan. Pertama,
kebijakan protektif. Yaitu, memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan terkait fungsi
reproduksi. Kedua, kebijakan kuratif, yaitu larangan melakukan PHK bagi pekerja perempuan
karena menikah, hamil, atau melahirkan.

59