Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 56
Kesepakatan itu dibuat secara tertulis juga harus didukung dengan bukti laporan keuangan 2
tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sehari (H-l) sebelum Hari Raya Lebaran.
"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar
THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
pejabat berwenang pada ke-menterian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi
administratifnya," kata Anwar.
Ia juga mengingatkan terdapat denda bagi pengusaha yang terlambat membayar THR
keagamaan sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pengusaha untuk membayar.
Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi
administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut dapat berupa
teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi, serta pembekuan kegiatan usaha. (RO/S2-25)
Sanksi Pelanggaran
Pembayaran THR Keagamaan 2021
Ida Fauziyah
(Menteri Ketenagakerjaan)
"Meminta para gubernur, wali kota, dan bupati untuk turun tangan langsung dalam
menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke posko THR yang telah dibentuk, serta tak
segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi pelanggaran aturan THR -----------
-------------------------------------NT
Terlambat membayar THR
Denda 5%
dari total THR yang harus dibayarkan.
Denda ini dikelola dan ^ dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh.
Keterangan
Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR
keagamaan kepada pekerja/buruh.
Dasar Hukum
* PP Nomor 36 Tahun 2021
* Permenaker Nomor 6 Tahun 2016
* SE Nomor M/6/HK.04/IV/2021
Posko THR Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan
Laporan yang Diterima
(20 April-6 Mei 2021)
55
