Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Pemerintah mewajibkan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran dibayarkan tepat waktu. J ika telat
bayar, sanksi menanti. Sebagian pengusaha cuma bisa pasrah dengan kebijakan tersebut. WAKIL
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan
Hubungan Industrial Anton J Supit mengungkapkan, banyak pengusaha di sejumlah sektor masih
kesulitan membayar 11IR untuk para karyawan. Pasalnya, perusahaan masih terdampak Covid-
19.

PENGUSAHA CUMA BISA PASRAH

THR Telat, Siap-siap Sanksi Menanti

Pemerintah mewajibkan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran dibayarkan tepat waktu. J ika telat
bayar, sanksi menanti. Sebagian pengusaha cuma bisa pasrah dengan kebijakan tersebut.
WAKIL Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan
Hubungan Industrial Anton J Supit mengungkapkan, banyak pengusaha di sejumlah sektor masih
kesulitan membayar 11IR untuk para karyawan. Pasalnya, perusahaan masih terdampak Covid-
19.

"Terserah pemerintah kalau ada sanksi. Silakan saja pemerintah yang urus, karena ini sudah di
luar kemampuan kami." kata Anton.

Menurut dia, keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait pembayaran THR
karyawan tahun ini tidak memberi kesempatan bagi perusahaan yang masih lesu. Misalnya,
sektor perhotelan, transportasi, hingga Usaha Mikro. Kecil Dan Menengah (UMKM).

"Ini juga bukan kesalahan perusahaan, tapi force majeure. Ini keadaan tidak normal tapi
dipaksakan supaya melakukan hal normal." keluh Anton.

Dalam aturan itu, kata Anton, pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang
terdampak Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR 2021 sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan, dengan melakukan dialog dengan pekerja. Kemudian, hasil dialog tersebut harus
dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Namun, pengusaha tetap harus membayar TI IR paling lambat sehari sebelum hari raya
keagamaan. Jika terlambat, ada sanksi yang dibebankan kepada pengusaha.

Menurut dia, Surat Edaran Menaker tidak memberi peluang bagi yang tidak mampu.

"Hanya menekankan, bagi yang mampu minimal satu ming-gu sebelum Lebaran harus bayar,
yang tidak mampu harus lapor ke Pemda. Tapi paling lambat satu hari sebelum Lebaran harus
bayar. Jadi tidak ada kata lain, harus bayar," jelas Anton.

Sementara. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apin-do) Hariyadi Sukamdani
mengatakan. sejauh ini pemerintah cukup ///melihat permasalahan yang dialami pengusaha.

Karena dampak pandemi yang nggak kelar-kelar, wajar jika ada pengusaha yang menangguhkan
pembayaran THR pekerjanya untuk sementara waktu.
"Sejauh ini nggak ada masalah ya, nggak ada gejolak juga. Karena secara internal diselesaikan
secara bipatrit. Tercapai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja," kata Hariyadi kepada
Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, tidak ada pengusaha yang ingin menunda pembayaran THR pekerjanya. Dalam
kondisi normal, sanksi bagi pengusaha tersebut sah-sah saja. Tapi, dalam kondisi yang tak

50