Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat, Minggu (9/5/2021), mengatakan,
masih banyak perusahaan yang enggan membuka laporan keuangan dalam perundingan dengan
pekerja.

Hal ini terjadi bukan hanya pada pembayaran tunjangan hari raya (THR), tetapi pada kasus lain,
seperti saat perundingan kenaikan upah atau bonus tahunan. "Kalau perusahaan mau membuka
dan menjalankan hubungan industrial sehat, buruh amat bersedia dialog dan mencari titik
tengah," ujarnya.

Menurut dia, kerap ada krisis kepercayaan antara pihak manajemen perusahaan dan buruh.
Manajemen menilai buruh tak mau memahami kondisi keuangan perusahaan, sementara buruh
menilai manajemen tak beritikad baik karena tidak transparan tentang laporan keuangan.

Jika pola hubungan industrial yang tidak sehat seperti itu dipelihara, dan ketika krisis
kepercayaan mencapai titik ekstrem, semua penjelasan manajemen perusahaan bisa diragukan
oleh pekerja.
Persoalan ini juga disoroti oleh Ombudsman RI. Menurut Pelaksana Tugas Kepala Keasistenan
Pemeriksaan VI Ombudsman Ahmad Sobirin, keengganan perusahaan untuk transparan soal
keterbukaan laporan keuangan jadi masalah klasik. Ini kerap berulang dalam hubungan
industrial. Akhirnya, buruh tidak mengetahui pasti kondisi yang dihadapi perusahaan.
Sementara itu, tidak adanya mekanisme untuk membuktikan ketidakmampuan perusahaan
terkait kondisi keuangan berpotensi membuat malaadministrasi dalam pencairan THR tahun ini.
"Hal ini harus menjadi perhatian pengawas ketenagakerjaan dan harus dibuktikan secara valid
oleh dinas ketenagakerjaan setempat," katanya.

Pengaduan meningkat

Menjelang tenggat pembayaran THR keagamaan, jumlah pengaduan ke Posko THR Kementerian
Ketenagakerjaan naik. Periode 20 April sampai 6 Mei 2021, ada 1.569 laporan masuk, terdiri dari
670 laporan konsultatif serta 889 laporan pengaduan.

Pengaduan tahun ini meningkat dibandingkan dengan Lebaran 2020 sebanyak 410 laporan dan
2019 sebanyak 251 laporan.

Persoalan yang diadukan antara lain perusahaan sama sekali tak membayar THR, atau hanya
membayar sebagian, membayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan,
membayar THR bukan dalam bentuk uang.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengatakan, jika perundingan bipartit
tidak mencapai kesepakatan, mediator dari dinas ketenagakerjaan setempat turun tangan. Jika
kesepakatan tak dijalankan dan THR tidak dibayar, pengawas memberi peringatan dan
merekomendasikan sanksi administratif.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anton Supit mengatakan, beberapa
perusahaan masih enggan transparan karena sifat laporan keuangan internal bersifat rahasia.
"Ada hal-hal yang memang tidak bisa dibuka," katanya.

Kendati demikian, perundingan bipartit merupakan kesempatan untuk membangun rasa percaya
antara manajemen dan pekerja. "Pada dasarnya, kalau hubungan pekerja dan pengusaha terjaga
baik, masalah seperti THR pasti bisa dibicarakan baik-baik," ujar Anton. (AGE)

47