Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 50
Judul Pengusaha Cuma Bisa Pasrah
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg9
Jurnalis kpj
Tanggal 2021-05-10 04:17:00
Ukuran 311x237mmk
Warna Warna
AD Value Rp 167.940.000
News Value Rp 503.820.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Anton J Supit (WAKIL Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Terserah pemerintah kalau ada sanksi.
Silakan saja pemerintah yang urus, karena ini sudah di luar kemampuan kami
negative - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Terserah pemerintah kalau ada sanksi.
Silakan saja pemerintah yang urus, karena ini sudah di luar kemampuan kami.
negative - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Ini juga bukan kesalahan perusahaan, tapi
force majeure. Ini keadaan tidak normal tapi dipaksakan supaya melakukan hal normal
negative - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Ini juga bukan kesalahan perusahaan, tapi
force majeure. Ini keadaan tidak normal tapi dipaksakan supaya melakukan hal normal.
negative - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Hanya menekankan, bagi yang mampu
minimal satu ming-gu sebelum Lebaran harus bayar, yang tidak mampu harus lapor ke Pemda.
Tapi paling lambat satu hari sebelum Lebaran harus bayar. Jadi tidak ada kata lain, harus bayar
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Sejauh ini nggak ada masalah ya, nggak ada
gejolak juga. Karena secara internal diselesaikan secara bipatrit. Tercapai kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Kalau nggak ada uangnya untuk THR. masa mau
dipak-sain? Perusahaan harus selesaikan masalah itu dengan serikat pekerja atau bipartit.
Mereka negoisasi sama serikat pekerjanya
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sanksi dapat berupa teguran tertulis,
pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta
pembekuan kegiatan usaha
Ringkasan
49

