Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 52
memungkinkan karena pandemi. sanksi akan sangat memberatkan bagi pengusaha yang
berjuang untuk bertahan.
"Kalau nggak ada uangnya untuk THR. masa mau dipak-sain? Perusahaan harus selesaikan
masalah itu dengan serikat pekerja atau bipartit. Mereka negoisasi sama serikat pekerjanya,"
jelas Hariyadi.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan. Kemen-terian Ketenagakerjaan
memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum guna memastikan THR dibayarkan
kepada pekerja sesuai ketentuan.
Ida meminta gubernur, wali kota dan bupati turun tangan langsung menyelesaikan setiap
pengaduan TI IR yang masuk ke Posko TI IR.
Dia juga mengingatkan, agar tak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila
ditemukan pelanggaran.
Tercatat. Posko TI IR Keagamaan 2021 Kementerian Ketena-gakerjaan sudah menerima 1.569
laporan selama periode 20 April-6 Mei 2021. Terdiri dari 670 konsultasi TI IR dan 899 pengaduan
THR.
Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan. Di antaranya ritel, jasa keuangan
dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri makanan dan minuman.
Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menegaskan, pengusaha yang terlambat
membayar THR keagamaan, wajib membayar denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus
dibayar, sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.
Menurut Anwar. pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat
dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara
sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha," jelasnya. kpj
51
