Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

DESAIN SISTEM JAMINAN SOSIAL PERLU DITINJAU ULANG, INI ALASANNYA

JAKARTA -- Desain sistem jaminan sosial nasional atau SJSN dinilai perlu ditinjau ulang seiring
masih besarnya masalah kepesertaan, baik terkait jumlah peserta aktif maupun cakupan pekerja
non formal. Sinergi data dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS menjadi kunci.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari unsur ahli Iene Muliati menjelaskan bahwa
pihaknya telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan jaminan sosial
pada 2020. Dari proses itu, DJSN mencatat sejumlah poin evaluasi dan memetakan isu-isu
strategis pelaksanaan jaminan sosial.

Berdasarkan pemetaan DJSN, isu kepesertaan masih menjadi sorotan di BPJS Kesehatan dan
BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya, dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
kepesertaan masih didominasi oleh segmen penerima bantuan iuran (PBI) yang iurannya berasal
dari kas negara dan masih banyak peserta mandiri berstatus non aktif.

Iene menjabarkan bahwa rasio peserta non aktif cenderung JKN meningkat setiap tahun. Kondisi
itu semakin menantang pada 2020 karena terjadi pandemi Covid-19, tekanan ekonomi membuat
banyak peserta yang tidak mampu atau tidak memilih untuk membayar iuran JKN, sehingga
menjadi non aktif.

Di sisi jaminan sosial ketenagakerjaan, DJSN menemukan bahwa terjadi kecenderungan serupa,
yakni tren peserta non aktif terus meningkat. Selain itu, tingkat kepesertaan masih minim dan
sebaran peserta aktif pun belum merata.

"Bisa dilihat bahwa jumlah peserta banyaknya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa
Tengah. Di Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, itu cukup tinggi salah satunya
karena faktor adanya kawasan industri sehingga peserta didaftarkan perusahaan," ujar Iene saat
menjawab pertanyaan Bisnis dalam paparan monev DJSN, Rabu (5/5/2021).

Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan pun menghadapi tantangan nilai pembayaran klaim
yang mendekati perolehan iuran, yakni karena pengajuan klaim meningkat tapi pendapatan iuran
turun. Lebih rinci, terdapat kenaikan tren klaim jaminan hari tua (JHT) di angkatan kerja yang
seharusnya masih produktif dan tidak menggunakan dana pensiunnya.

Menurut Iene, dampak besar dari pandemi Covid-19 tersebut membuat pemerintah perlu
meninjau ulang desain SJSN. Bahkan, peninjauan itu dinilai harus diiringi reformasi perlindungan
sosial, yang mencakup bantuan sosial, jaminan sosial, dan jaminan ketenagakerjaan.

"Perlu diatur dalam tatanan reformasi jaminan sosial, karena ini butuh reformasi sistemik,
terlepas dari UU SJSN, karena sinerginya itu tidak mudah ya. Mengenai bantuan sosial yang
terlibat ada 11 kementerian, bicara skill [ketenagakerjaan] ada 13 kementerian terlibat, juga
jaminan sosial, ini ada harmonisasi dan sinergi kebijakan yang perlu dilakukan" ujarnya.

Iene menjelaskan bahwa langkah awal reformasi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan
sinkronisasi data BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sinkronisasi itu menurutnya dapat
memudahkan proses pendaftaran, pendataan, hingga pemberian manfaat, sehingga pada
akhirnya masalah-masalah kepesertaan dapat teratasi dengan puasnya peserta terhadap
program jaminan sosial.
Menurutnya, saat ini terdapat banyak variasi program persiapan hari tua, tapi kebijakannya
belum komprehensif dan belum mengakomodir pekerja informal. Dalam skema pensiun, yang
terdiri dari asuransi sosial, pesangon, dan dana pensiun sukarela, hanya sebagian yang dapat
diikuti pekerja informal.

42