Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 39
ke-sulitan membayar THR untuk para karyawan. Pasalnya, perusahaan masih terdampak Covid-
19.
“Terserah pemerintah kalau ada sanksi. Silakan saja pemerintah yang urus, karena ini sudah di
luar kemampuan kami,” kata Anton.
Menurut dia, keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait pembayaran THR
karyawan tahun ini tidak memberi kesempatan bagi perusahaan yang masih lesu. Misalnya,
sektor perhotelan, transportasi, hingga Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).
“Ini juga bukan kesalahan perusahaan, tapi force majeure. Ini keadaan tidak normal tapi
dipaksakan supaya melakukan hal normal,” keluh Anton.
Dalam aturan itu, kata Anton, pe-merintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang
terdampak Covid-19 dan tidak mampu mem-berikan THR 2021 sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan, dengan melakukan dialog dengan pekerja. Kemudian, hasil dialog tersebut harus
dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.
Namun, pengusaha tetap harus membayar THR paling lambat se-hari sebelum hari raya
keagamaan. Jika terlambat, ada sanksi yang dibebankan kepada pengusaha.
Menurut dia, Surat Edaran Menaker tidak memberi peluang bagi yang tidak mampu. “Hanya
menekankan, bagi yang mampu minimal satu minggu sebelum Lebaran harus bayar, yang tidak
mampu harus lapor ke Pemda. Tapi paling lambat satu hari sebelum Lebaran harus bayar. Jadi
tidak ada kata lain, harus bayar,” jelas Anton.
Sementara, Ketua Umum Aso-siasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
mengatakan, sejauh ini pemerintah cukup fair melihat permasalahan yang dialami pengusaha.
Karena dampak pandemi yang nggak kelar-kelar, wajar jika ada pengusaha yang menangguhkan
pembayaran THR pekerjanya untuk sementara waktu.
38
