Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Judul Desain Sistem Jaminan Sosial Perlu Ditinjau Ulang, Ini Alasannya
Nama Media bisnis.com
Newstrend Sistem Jaminan Sosial
Halaman/URL https://finansial.bisnis.com/read/20210510/215/1392327/desain-
sistem-jaminan-sosial-perlu-ditinjau-ulang-ini-alasannya
Jurnalis Wibi Pangestu Pratama
Tanggal 2021-05-10 04:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Iene Muliati (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)) Bisa dilihat bahwa jumlah
peserta banyaknya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Di Kalimantan Timur,
Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, itu cukup tinggi salah satunya karena faktor adanya
kawasan industri sehingga peserta didaftarkan perusahaan

neutral - Iene Muliati (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)) Perlu diatur dalam
tatanan reformasi jaminan sosial, karena ini butuh reformasi sistemik, terlepas dari UU SJSN,
karena sinerginya itu tidak mudah ya. Mengenai bantuan sosial yang terlibat ada 11 kementerian,
bicara skill [ketenagakerjaan] ada 13 kementerian terlibat, juga jaminan sosial, ini ada
harmonisasi dan sinergi kebijakan yang perlu dilakukan

neutral - Iene Muliati (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)) Masalahnya yang kita
ingin pastikan perlindungan kepada masyarakat, kepada pekerja, di situ entry point -nya bahwa
perlu administrasi bisa sangat mudah dan bisa diakses. Dalam pelaksanaan SJSN, BPJS tidak
bisa berdiri sendiri, perlu dukungan seluruh kementerian

negative - Iene Muliati (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)) Arah ke depannya
harus fokus kepada informal. Selama pandemi terbukti mereka yang sangat rentan dan belum
terlindungi. Bukan hanya mendorong mereka suruh masuk, tapi kebijakannya harus
memungkinkan mereka masuk

Ringkasan

Desain sistem jaminan sosial nasional atau SJSN dinilai perlu ditinjau ulang seiring masih
besarnya masalah kepesertaan, baik terkait jumlah peserta aktif maupun cakupan pekerja non
formal. Sinergi data dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS menjadi kunci. Anggota
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari unsur ahli Iene Muliati menjelaskan bahwa pihaknya
telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan jaminan sosial pada
2020. Dari proses itu, DJSN mencatat sejumlah poin evaluasi dan memetakan isu-isu strategis
pelaksanaan jaminan sosial.

41