Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 36
Judul Kemnaker, Kapan Pencairan BLT Subsidi Gaji?
Nama Media okezone.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/05/09/320/2408074/kemnaker-
kapan-pencairan-blt-subsidi-gaji
Jurnalis Fariza Rizky Ananda
Tanggal 2021-05-10 05:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Aswansyah (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja Kemnaker) Terkait dengan sisa BSU/BLT yang belum tersalurkan, Kemnaker
berupaya untuk mengusulkan kepada Kemenkeu agar dapat disalurkan kembali di tahun ini.
Tentu hal ini harus mendapat persetujuan Kemenkeu dan sesuai dengan regulasi keuangan
Negara
positive - Aswansyah (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja Kemnaker) Nanti setelah lebaran atau Juni atau Juli. Yang penting intinya kita udah
berusaha untuk memperjuangkan mereka yang belum dapat, harus klir dulu datanya
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sampai saat ini belum memberikan info terbaru
mengenai progres pencairan sisa dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji 2020.
Sebelumnya, Kemnaker sendiri telah memastikan bahwa pencairan BSU 2020 tersebut bisa
direalisasikan di tahun ini kepada para pekerja yang belum mendapatkan di tahun lalu.
KEMNAKER, KAPAN PENCAIRAN BLT SUBSIDI GAJI?
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sampai saat ini belum memberikan info
terbaru mengenai progres pencairan sisa dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji
2020.
Sebelumnya, Kemnaker sendiri telah memastikan bahwa pencairan BSU 2020 tersebut bisa
direalisasikan di tahun ini kepada para pekerja yang belum mendapatkan di tahun lalu.
"Terkait dengan sisa BSU/BLT yang belum tersalurkan, Kemnaker berupaya untuk mengusulkan
kepada Kemenkeu agar dapat disalurkan kembali di tahun ini. Tentu hal ini harus mendapat
persetujuan Kemenkeu dan sesuai dengan regulasi keuangan Negara," ujar Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Aswansyah.
35

