Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 59
Judul AJAK SEMUA ELEMEN LINDUNGI PEKERJA PEREMPUAN
Nama Media Jawa Pos
Newstrend RUU Pencegahan Kekerasan Seksual
Halaman/URL Pg3
Jurnalis WIR
Tanggal 2021-05-10 03:41:00
Ukuran 328x338mmk
Warna Warna
AD Value Rp 364.080.000
News Value Rp 1.820.400.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Abdul Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat) lni sebagai upaya
melindungi masyarakat, terutama pekerja atau buruh yang merupakan kelompok rentan, di
tempat kerja mereka. Entah itu ketika perjalanan masuk, pulang kerja, hingga waktu
menggunakan fasilitas umum
negative - Abdul Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat) Ibarat dua mata
pisau yang merusak seseorang dan berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan kinerja
seseorang di tempat kerja. Ini jelas akan merugikan buruh dan pengusaha. RUU PKS perlu hadir
memberikan perlindungan kepada masyarakat
negative - Abdul Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat) RUU PKS dan RUU
PPRT konteksnya keberpihakan kepada hak perempuan Indonesia. Kartini sudah berpikir
bagaimana perempuan membebaskan dirinya dari kekerasan seksual dan menghapus kekerasan
seksual sebagaimana catatan yang dituliskan
negative - Abdul Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat) Tidak semua hal
terkait kekerasan seksual diatur dalam undang-undang. Masih terdapat kekosongan
perlindungan hukum. Kita memerlukan landasan hukum yang komprehensif dalam penanganan
kasus kekerasan seksual, terutama yang berpihak kepada korban
Ringkasan
Kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan harus menjadi perhatian
bersama. Karena itu, DPR sepakat untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga (PPRT). WAKIL Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menilai bahwa Rancangan
Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sangat diperlukan untuk
melindungi buruh dari segala tindakan pelecehan maupun kekerasan seksual di tempat kerja.
58
